RRI.CO.ID, Samarinda – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik Piliang, menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program strategis nasional di Kalimantan Timur, khususnya terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penyusunan RKPD 2027.

Dalam forum Musrenbang, ia mengungkapkan hingga Maret 2026 dari total 336 SPPG yang ditargetkan di Kalimantan Timur, baru 182 unit yang beroperasi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang harus segera dikejar oleh pemerintah daerah.

Akmal menyebut salah satu hambatan utama adalah lambatnya proses penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikasi tersebut merupakan syarat wajib dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Dari 182 SPPG yang beroperasi, baru 78 yang memiliki SLHS. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita,” ujarnya. Sabtu, 2 Mei 2026.

Selain itu, ia juga menyoroti percepatan program pembangunan sekolah rakyat yang saat ini tengah didorong pemerintah pusat. Di Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten dan kota, baru lima daerah yang telah menyampaikan usulan kesiapan program tersebut.

Menurutnya, daerah yang belum mengajukan usulan diminta segera menindaklanjuti agar program dapat berjalan sesuai target. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Akmal juga menekankan pentingnya penguatan substansi dalam penyusunan RKPD 2027. Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen operasional yang mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah.

Ia menambahkan, RKPD harus mengintegrasikan program strategis nasional serta hasil kesepakatan rakortek tahun 2026. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“RKPD harus menjadi dokumen operasionalisasi nyata dari RPJMD, dengan fokus pada pengawalan program strategis nasional,” ucapnya.