RRI.CO.ID, Kupang - Pembangunan destinasi wisata super prioritas di Labuan Bajo kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun di balik kemegahan infrastruktur dan pertumbuhan hotel berbintang, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana sektor ini efektif mengentaskan kemiskinan secara riil di daerah.

Ketua DPD ASITA NTT, Oyan Kristian, ST. saat diwawancarai via telpon, Senin, 23 Februari 2026 mengatakan, manfaat ekonomi dari geliat pariwisata lebih banyak mengalir kepada investor besar dari luar daerah. “Kondisi tersebut memunculkan fenomena ekonomi “enklave”, di mana pertumbuhan terkonsentrasi pada kawasan tertentu, sementara kabupaten penyangga masih bergelut dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi,” katanya.

Kesenjangan juga terlihat dari daya serap tenaga kerja lokal. Industri perhotelan dan jasa wisata bertaraf internasional menuntut standar kompetensi tinggi, sementara kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di sejumlah wilayah NTT dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri. Akibatnya, masyarakat lokal kerap hanya menempati posisi pekerjaan berupah rendah.

Situasi ini mendorong perlunya reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik destinasi, tetapi juga memperkuat rantai pasok komoditas lokal guna memenuhi kebutuhan logistik hotel dan restoran.

Ironisnya, sebagian kebutuhan pangan industri pariwisata masih didatangkan dari luar daerah, padahal potensi pertanian dan peternakan lokal dinilai cukup besar jika didukung akses permodalan dan teknologi. “Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting," ujarnya.

"Saat kunjungan wisata terhenti, sektor pertanian dan peternakan terbukti lebih tangguh karena langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya. Hal ini menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan pada pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi mengandung risiko tinggi terhadap gejolak global.

Selain itu, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pariwisata dinilai berpotensi mengabaikan pengembangan industri pengolahan hasil bumi. Hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi dan kakao dipandang mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pendapatan daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Oyan mengatakan, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Jalan dan jembatan di pedesaan diharapkan tidak hanya menunjang akses wisata, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar utama.

Konektivitas yang merata dinilai dapat menekan kesenjangan antara pusat pariwisata dan wilayah penyangga. Di sisi lain, transformasi digital bagi pelaku UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada pemasaran daring, tetapi juga pada peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha.

Generasi muda NTT pun didorong untuk memanfaatkan inovasi teknologi pertanian guna mengoptimalkan potensi lahan kering yang luas. Pada akhirnya, penguatan sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dinilai menjadi kunci kedaulatan ekonomi NTT.

“Pariwisata tetap strategis, namun perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih beragam dan inklusif, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas hingga ke pelosok desa,” katanya menegaskan. (DB)