Pemprov Bali Memperkuat Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

RRI.CO.ID, Denpasar- Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin 14 September 2026. Terkait sektor pariwisata, Gubernur Koster pun menyambut baik masukan mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali akan terus menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi agar perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas, tidak mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Pada saat yang sama, penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam aspek belanja daerah, Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

Pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan program juga akan terus diperkuat sehingga laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian di lapangan. Gubernur Koster juga mencermati perhatian fraksi-fraksi terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat.

Pemerintah Provinsi Bali akan terus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan, sekaligus memastikan kualitas pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.