Musda VIII Pertuni Bali Bahas Penguatan Organisasi dan Kemandirian Ekonomi

RRI.CO.ID, Denpasar - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VIII Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM.

Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, I Gede Winaya, mengatakan Musda VIII menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan. Selain itu, forum tersebut juga akan menentukan Ketua Daerah dan Dewan Pengawas Pertuni Provinsi Bali untuk masa bakti 2026-2031.

Menurut Winaya, seminar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Musda merupakan bentuk komitmen Pertuni dalam mendorong anggotanya agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri secara ekonomi. “Kami ingin menegaskan bahwa penyandang disabilitas tunanetra di Bali tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga punya potensi besar untuk mandiri secara ekonomi.” jelas Winaya.

Ia menambahkan, melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap perekonomian. Winaya menegaskan, tujuan utama organisasi adalah memastikan tidak ada penyandang disabilitas tunanetra yang tertinggal.

Winaya menyebut terdapat tiga pilar yang perlu diperkuat, yakni organisasi yang profesional dan akuntabel, kemandirian ekonomi melalui UMKM, serta pemenuhan hak dan terciptanya lingkungan yang aman bagi tunanetra. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar UMKM dan Musda VIII Pertuni Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menyebut berdasarkan data Dinas Sosial semester II 2025, terdapat 25.165 penyandang disabilitas di Bali, dengan 1.766 orang atau sekitar tujuh persen merupakan penyandang disabilitas netra.

Sementara itu, Pertuni Provinsi Bali telah menghimpun 457 anggota yang tersebar di kabupaten dan kota. “Data-data ini merupakan suatu potensi juga. Bapak-Ibu ini juga bisa dan sangat bisa untuk berkontribusi, terutama pada perekonomian daerah Provinsi Bali,” ujar Tri Arya.

Menurutnya, potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan kewirausahaan. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM juga membuka peluang kolaborasi dan fasilitasi bagi anggota Pertuni yang berminat mengembangkan usaha.

Tri Arya menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya. Karena itu, seminar UMKM diharapkan tidak berhenti pada pemberian pengetahuan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua I DPD Pertuni Bali, I Nyoman Bawa, yang mewakili Ketua Umum Pertuni Pusat Setiawan Gema Budi, menegaskan Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan. Musda menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, refleksi, serta menyusun arah perjuangan organisasi untuk lima tahun mendatang.

“Musda bukan merupakan sekadar pergantian kepemimpinan. Musda adalah momentum untuk melakukan evaluasi, refleksi, konsultasi dan sekaligus menyusun arah perjuangan organisasi untuk lima tahun ke depan,” kata I Nyoman Bawa.

Ia berharap Musda VIII Pertuni Bali tidak hanya menghasilkan ketua dan jajaran pengurus baru, tetapi juga melahirkan gagasan, program, semangat, serta komitmen baru untuk menjadikan Pertuni semakin kuat dan bermanfaat bagi anggotanya. Bawa menilai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, perubahan dunia kerja, pola ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

Karena itu, Pertuni dituntut menjadi organisasi yang mampu membaca, beradaptasi, dan mengambil peran dalam perubahan tersebut. “Pertuni tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menunggu perubahan. Pertuni harus menjadi organisasi yang mampu membaca perubahan, beradaptasi terhadap perubahan dan mengambil peran dalam perubahan tersebut,” tegasnya.

Khusus terkait seminar UMKM, Bawa menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra. Anggota Pertuni diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat menjadi mitra pembangunan, pencipta lapangan kerja, dan penggerak ekonomi.

Ia berharap seminar tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, jaringan usaha, hingga sertifikasi, sehingga terbentuk ekosistem UMKM tunanetra yang saling mendukung. Rangkaian Musda VIII Pertuni Bali berlangsung selama tiga hari, 27-29 Agustus 2026.

Selain seminar UMKM, agenda Musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021-2026, penyusunan program periode 2026-2031, pemilihan Ketua Daerah dan Ketua Dewan Pengawas Daerah, hingga pelantikan kepengurusan baru.