RRI.CO.ID, Denpasar - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali menilai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pulau Dewata terus menunjukkan perkembangan, namun belum sepenuhnya ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Perbaikan sarana pejalan kaki hingga fasilitas penyeberangan dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Ketua I Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM, dan Hubungan Antar Lembaga, I Nyoman Bawa, Kepada RRI.CO.ID, Minggu, 5 Juli 2026 mengatakan kondisi aksesibilitas di Bali memang telah mengalami kemajuan, namun implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. “Kalau di Bali sendiri belum bisa dikatakan benar-benar ramah disabilitas, tetapi arahnya sudah menuju ke sana. Yang diperlukan sekarang adalah percepatan pembenahan fasilitas publik agar benar-benar bisa diakses oleh semua,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan yang paling sering dihadapi penyandang tunanetra adalah kondisi trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Selain belum dilengkapi fasilitas yang memadai, trotoar juga kerap disalahgunakan sebagai lokasi parkir kendaraan, tempat berjualan, maupun pemasangan reklame sehingga menghambat mobilitas pejalan kaki.

Ia menjelaskan, sebagian besar penyandang tunanetra di Bali masih mengandalkan berjalan kaki dalam beraktivitas sehari-hari. Karena itu, keberadaan jalur pedestrian yang aman dan nyaman menjadi kebutuhan utama.

Selain trotoar, Nyoman Bawa juga menyoroti minimnya fasilitas penyeberangan yang ramah disabilitas, termasuk belum meratanya perangkat penyeberangan di persimpangan jalan yang dapat membantu penyandang tunanetra menyeberang dengan aman. “Keselamatan di jalan harus menjadi perhatian. Fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan yang aksesibel sangat penting karena mobilitas teman-teman tunanetra masih banyak dilakukan dengan berjalan kaki,” katanya.

Pertuni Bali juga mengajak masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan tidak menggunakan trotoar untuk parkir kendaraan, berjualan, maupun memasang reklame yang menghalangi jalur pejalan kaki. Pengguna jalan juga diimbau memberikan prioritas kepada pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas yang hendak menyeberang di zebra cross.

“Kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap hak pejalan kaki. Ketika ada penyandang tunanetra hendak menyeberang di zebra cross, berikan kesempatan, jangan justru menambah kecepatan kendaraan,” ujarnya.

Kepada pemerintah, Pertuni Bali berharap pembangunan layanan publik yang aksesibel tidak hanya difokuskan pada trotoar, tetapi juga mencakup seluruh fasilitas umum agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan secara mandiri dan setara. Menurut Nyoman Bawa, penyediaan fasilitas yang inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.