Gubernur NTT Minta Data Kemiskinan Akurat, Bebas Politisasi

  • 10 Feb 2026 22:39 WIB
  •  Ende

RRI.CO.ID, Ngada - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah provinsi melalui setiap daerah dalam membenahi validitas data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) benar-benar tepat sasaran dan terbebas dari kepentingan politik praktis. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Ngada berkaitan dengan kasus kematian seorang siswa yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, Sabtu 7 Februari 2026. 

Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor hingga ke tingkat desa untuk memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun justru terlewatkan. Menurut Melki, proses validasi data kemiskinan akan melibatkan berbagai unsur di tingkat akar rumput, mulai dari aparat desa, TNI melalui Babinsa, Polri melalui Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, hingga tenaga pendidik dan tokoh agama.

“Semua institusi sampai tingkat desa harus punya komitmen yang sama untuk memastikan data kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Kita lakukan pendataan bersama agar tidak ada lagi data yang tercecer,” ujar Melki. Selain itu, ia juga mengingatkan para kepala desa agar tidak mencampuradukkan kepentingan politik dalam pendataan penerima bantuan sosial, khususnya pasca-pemilihan kepala desa.

Ia menegaskan, penghapusan nama warga dari daftar penerima bantuan karena perbedaan pilihan politik merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan berpotensi melanggar hukum. “Tidak boleh ada politisasi. Jika ditemukan praktik seperti itu, maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Melki juga menyoroti dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, di mana terdapat indikasi penerima yang tidak memenuhi kriteria justru terdata dan terlibat dalam praktik tidak semestinya dengan oknum tertentu. Pemerintah provinsi akan menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam penyaluran bansos sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat NTT.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....