Proses pembangunan jalan Gondanglegi-Balekambang.(Foto: dok.RRI/Syamsuddin)
RRI.CO.ID, Malang - Pemerintah Kabupaten Malang menempatkan konektivitas jalan sebagai kunci kebangkitan ekonomi Jalur Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Malang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menegaskan penyelesaian ruas Gondanglegi-Balekambang pada Desember 2026 akan menjadi simpul strategis penggerak pertumbuhan pesisir selatan Jawa Timur.
Ia menjelaskan, proyek ini terbagi dalam dua paket pekerjaan. Lot A menghubungkan Gondanglegi-Wonokerto, sedangkan Lot B menghubungkan Wonokerto-Balekambang. Selain peningkatan kualitas jalan sepanjang 31 kilometer, pemerintah juga memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memperkuat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Namun, menurut Khairul, makna strategis proyek ini bukan hanya pada infrastruktur lokal, melainkan keterkaitannya dengan rencana pembangunan Tol Surabaya-Malang-Kepanjen yang masuk dalam Inpres 80/2019 dan Kepmen 367/2023.
“JLS sudah menyerap investasi puluhan triliun, tetapi lalu lintas harian masih rendah. Ketika ruas Gondanglegi-Balekambang terhubung dengan tol, ekonomi pesisir selatan bisa tumbuh seramai Pantura,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma.
Ia memaparkan, exit tol diproyeksikan mendekati pertigaan Gondanglegi sehingga terhubung langsung dengan jalan nasional menuju JLS dan Balekambang. Skema ini diharapkan mempersingkat akses wisata, logistik, dan mobilitas antarkabupaten, termasuk ke Blitar tanpa harus melewati jalur padat seperti Kromengan atau Sumberpucung.
Saat ini, Lalu Lintas Harian (LHR) di kawasan tersebut berkisar 3.500–4.000 kendaraan per hari. Khairul memprediksi angka ini akan meningkat signifikan setelah tol beroperasi dan konektivitas tersambung utuh.
Pemkab Malang telah berkoordinasi dengan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur dan Bappenas terkait review feasibility study (FS) dan basic design yang dijadwalkan berkontrak pada Maret-April 2026. Jika perencanaan matang, pembebasan lahan ditargetkan mulai 2027.
Terkait titik exit tol, terdapat beberapa opsi awal di Pakisaji dan Bululawang, Kromengan serta Bureng-Gondanglegi. Namun, keputusan akhir berada di pemerintah pusat dengan pertimbangan efisiensi biaya dan manfaat maksimal.
“Semua dokumen perencanaan sudah siap. Tinggal bagaimana skema pendanaan, apakah loan, pinjaman luar negeri, atau KPBU yang nanti mengundang investor,” kata Khairul.
Ia menegaskan, tanpa tol, konektivitas Surabaya-Malang-Kepanjen akan tetap terhambat, sementara ruas eksisting sudah sangat padat. Karena itu, penyambungan jaringan jalan dan tol menjadi strategi utama kebangkitan pesisir selatan.
Bagi desa-desa pesisir, infrastruktur ini berarti peluang baru geliat pariwisata, perputaran ekonomi lokal, logistik lebih lancar, dan akses yang lebih adil. Di sisi lain, bagi Malang Raya, proyek ini menjadi bukti nyata visi konektivitas yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.
“RPJMN, RPJPD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Malang sama-sama menekankan konektivitas. Inilah wujud nyatanya,” tutup Khairul.
Di balik beton, aspal, dan lampu jalan, ada harapan besar bahwa pantai selatan bukan lagi halaman belakang, melainkan beranda depan pembangunan Kabupaten Malang.
