KBRN, Ende: Pemerintah Kabupaten Lembata resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tepat di penghujung tahun 2025. Penetapan tersebut dilakukan pada Rabu malam, (31/12/2025), di Ruang Rapat Bupati Lembata.

Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, secara langsung menandatangani dua produk hukum strategis, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapibali, dan disaksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Bupati Kanisius Tuaq menegaskan bahwa penetapan APBD di malam pergantian tahun memiliki makna simbolik. Ia menyebut momentum tersebut juga bersifat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penetapan APBD ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi wujud komitmen kita semua untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sejak awal tahun anggaran,” ujar Bupati.

Ia menilai kehadiran pimpinan perangkat daerah hingga larut malam mencerminkan keseriusan bersama. Hal tersebut juga menunjukkan tanggung jawab kolektif dalam menghormati proses perencanaan pembangunan daerah.

“APBD adalah instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya tegas.

Penetapan dan pengundangan kedua regulasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Perda APBD 2026 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 318, sedangkan Perbup Penjabaran APBD diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 60.

Dengan ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lembata kini menghadapi tantangan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pergantian tahun menjadi penanda bahwa tahap perencanaan telah usai dan kerja nyata di lapangan segera dimulai.