HKN 2025: Faskes Hingga Tenaga Kesehatan di NTB Masih Timpang

KBRN, Mataram: Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi persoalan serius. Pemerintah provinsi masih bergulat dengan minimnya fasilitas dan keterbatasan tenaga medis di lapangan.

“Dua hal sebenarnya, terkait bagaimana memastikan akses dan kualitas layanan yang masih harus terus kita tingkatkan. Itu masalah mendasar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, Rabu (12/11/2025).

Saat ini NTB baru memiliki 177 puskesmas. Padahal idealnya, satu puskesmas melayani maksimal 30 ribu penduduk. Kondisi serupa terjadi pada sumber daya manusia. Rasio ideal menurut WHO: 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Namun NTB masih kekurangan sekitar 4.000 dokter, terutama untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Yang penting sekarang ada dulu dokter di setiap puskesmas. Meski secara rasio masih jauh dari ideal,” kata Fikri.

Selain dokter, sembilan jenis tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan juga harus ikut dipenuhi. Masalah menumpuknya tenaga spesialis di pusat kota turut memperlebar kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil seperti Sekotong dan selatan Pulau Lombok.

Di sisi infrastruktur, kelengkapan alat kesehatan juga masih timpang. Pemutakhiran melalui aplikasi ASPAK mencatat RSUP NTB memiliki tingkat kelengkapan sarpras tertinggi sekitar 80 persen, sementara fasilitas lain masih berkisar 30–50 persen.

Pemerintah daerah mendorong penambahan fasilitas baru, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sudah mencapai lebih dari 50 ribu jiwa namun belum memiliki puskesmas. Dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan terus diusulkan.

Sembari memperbaiki fasilitas, pemerintah provinsi juga berharap hadirnya lima fakultas kedokteran di Pulau Lombok dan rencana pendirian fakultas kedokteran di Pulau Sumbawa dapat menutup kebutuhan tenaga dokter dalam beberapa tahun ke depan.

“Gap ini harus kita kejar. Harapannya semakin kecil kesenjangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan tenaga kesehatan,” kata Hamzi.

Di tengah tantangan tersebut, pada momentum HKN 2025, Dinas Kesehatan NTB memperkenalkan dua terobosan besar yakni Program Rujuk Balik (PRB) dan telemedicine. PRB ditujukan bagi pasien penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi agar tetap mendapat pelayanan berkelanjutan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Sementara telemedicine hadir menjawab persoalan klasik di atas yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan menggunakan teknologi. Dengan teknologi ini, tenaga kesehatan di puskesmas bisa berkonsultasi langsung dengan rumah sakit rujukan secara digital.

“Telemedicine ini solusi untuk mendekatkan layanan kesehatan. Jadi, meski tenaga spesialis terkonsentrasi di kota besar, masyarakat di daerah terpencil tetap bisa mendapat pelayanan cepat,” jelasnya.