Pemkab Mahulu: Aplikasi E-PHDMU Dorong Efisiensi Regulasi Daerah

KBRN, Mahulu: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun ini resmi mengembangkan sistem berbasis website bernama E-PHDMU. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana pengelolaan produk hukum daerah yang lebih modern. Kehadiran sistem ini tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mewujudkan proses penyusunan regulasi yang terintegrasi, efektif, efisien, cepat, dan transparan.

Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, dalam sambutannya menyampaikan digitalisasi dokumen hukum merupakan kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Ia menilai bahwa proses penyusunan regulasi harus selaras dengan perkembangan teknologi agar dapat mendukung percepatan layanan publik dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.

Selain peluncuran aplikasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan bimbingan teknis komprehensif mengenai penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peserta bimtek terdiri dari perwakilan perangkat daerah yang selama ini terlibat dalam penyusunan, harmonisasi, maupun evaluasi produk hukum daerah.

“Peningkatan kapasitas aparatur merupakan kunci dalam memastikan regulasi daerah dapat disusun dengan baik dan sesuai standar perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman teknis dan substansi hukum sehingga risiko terbitnya regulasi yang tidak efektif dapat diminimalkan,” ujar Wakil Bupati, Minggu (30/11/2025).

Narasumber dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan terkait mekanisme penyusunan peraturan, tahapan legal drafting, hingga integrasi dokumen melalui platform digital E-PHDMU. Peserta diminta untuk langsung mempraktikkan teknis penggunaan aplikasi agar implementasinya dapat berjalan optimal di masing-masing perangkat daerah.

Dengan hadirnya aplikasi E-PHDMU, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan terciptanya sistem dokumentasi hukum daerah yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses.

“Pemerintah juga berharap penerapan digitalisasi ini dapat mempercepat transformasi administrasi hukum daerah menuju tata kelola pemerintahan yang modern,” katanya

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum dan memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan memiliki dasar penyusunan yang kuat, selaras dengan kebutuhan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.