KBRN, Manggarai Barat: Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) memastikan rencana pengaturan kunjungan wisata melalui sistem kuota di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan distribusi bagi pelaku usaha lokal.

Koordinator Urusan Kerjasama, Humas, dan Pelayanan BTNK, Maria Rosdalima Panggur, usai diskusi konsultasi publik update penerapan pengaturan kunjungan wisata alam di TN Komodo, di Gedung Komodo Visitor Center (KBC), menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari semangat bersama antara pengelola kawasan dan pelaku pariwisata, bukan keputusan sepihak.

“Kekhawatiran teman-teman pelaku lokal soal keadilan distribusi menjadi perhatian penting. Kita ingin memastikan agar pelaku usaha lokal tetap diprioritaskan dan tidak ada monopoli dari agen besar,” kata Maria, Senin (6/10/2025) sore.

Adapun, sebagai langkah awal, BTNK akan membangun database pelaku usaha pariwisata lokal. Data tersebut akan dikumpulkan dari dinas terkait, asosiasi, pemilik kapal, hingga konsumen, untuk memetakan siapa saja pelaku usaha yang aktif di kawasan TN Komodo.

“Kita ingin punya gambaran yang jelas tentang pelaku usaha lokal. Dengan data itu, kebijakan pengaturan kunjungan bisa disusun lebih adil dan tepat sasaran,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, pembatasan kunjungan wisata dengan sistem kuota juga diharapkan mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Ketika kuota di TN Komodo sudah terpenuhi, wisatawan diharapkan beralih ke destinasi lain di luar kawasan, seperti wisata darat di Manggarai Barat dan sekitarnya.

BACA JUGA: Rencana Penutupan Berkala Taman Nasional Komodo untuk Kelestarian Alam

“Kalau kuota penuh, wisatawan bisa menjelajah ke destinasi lain. Itu justru bisa jadi efek positif untuk pemerataan ekonomi daerah,” jelasnya.

Selain menjamin keadilan distribusi, kebijakan ini tetap berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Berdasarkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung kawasan, BTNK menetapkan kuota maksimal 1.000 kunjungan per hari melalui aplikasi SIORA, dengan pembagian tiga sesi waktu kunjungan agar tidak terjadi penumpukan wisatawan di Pulau Padar.

“Inisiatif ini datang dari kebutuhan lapangan. Para pelaku wisata sendiri yang mendorong agar kunjungan diatur lebih baik demi kenyamanan dan keberlanjutan,” ungkap Maria.

BACA JUGA: BTNK Sosialisasikan Rencana Penutupan Berkala Taman Nasional Komodo