KBRN, Ende: Pemerintah Kabupaten Ende terus berupaya memperjuangkan pengesahan kode desa bagi sembilan desa persiapan di wilayah tersebut. Namun hingga kini, desa-desa itu belum mendapatkan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri akibat moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat sejak akhir 2022.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende, Pieter Th. Tonael, S.STP, M.Si, dalam acara Florata Pagi RRI, Kamis (23/1/2025), menjelaskan moratorium tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. "Jika proses administrasi dilakukan lebih cepat sebelum moratorium diberlakukan, kemungkinan kode desa sudah bisa kami dapatkan," kata Pieter.

Ia menambahkan proses administratif untuk sembilan desa ini sebenarnya sudah dimulai sejak September 2022. Meski seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan, pemerintah daerah masih harus bersabar menunggu pencabutan moratorium dari pusat.

Pieter juga mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, seperti koordinasi antara desa induk, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. "Kami bekerja keras mulai dari tingkat desa induk hingga pusat. Bahkan kepala desa induk diminta hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat," ucapnya

Sembilan desa persiapan tersebut tersebar diantaranya Desa persiapan Rendo Rua,Maurongga, Tana Rangga di kecamatan nagapenda, Desa persiapan Mbuliweragheta di Kecamatan Wolowaru dan Desa persiapan Woloora Barat di Kecamatan Kelimutu.

Meski masyarakat hanya bisa menanti, Pieter memastikan bahwa seluruh layanan desa persiapan saat ini masih menjadi tanggung jawab desa induk. "Secara teknis, pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, meskipun kode desa belum disahkan," ujarnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga desa yang telah mendapatkan kode desa agar pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan berjalan secara bertanggung jawab. "Kita harus bersama-sama memastikan kualitas pelayanan masyarakat dan mendorong desa menjadi mandiri," ujar Pieter.

Pemerintah daerah optimis bahwa setelah moratorium dicabut, sembilan desa tersebut dapat segera definitif dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.