Pengamat Transportasi Minta Kemenhub Evaluasi Andalalin Berkala

RRI.CO.ID, Cirebon – Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi Andalalin yang telah diterbitkan.

Pengamat Transportasi Cirebon, Ekky Bahtiar, SE, mengatakan evaluasi perlu dilakukan Kementerian Perhubungan bersama Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi Andalalin di berbagai daerah.

“Yang paling penting adalah evaluasi terhadap Andalalin. Kementerian dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam setengah semester atau per semester, melakukan koordinasi secara intensif terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota maupun Provinsi,” ujarnya saat dihubungi oleh RRI, Selasa, 15 September 2026.

Baca juga: Pemkot Cirebon Diminta Perkuat Grand Design Transportasi

Baca juga: Pengawasan Usaha tanpa Kantong Parkir Perlu Lintas Instansi di Cirebon

Ekky menjelaskan, koordinasi tersebut dapat digunakan untuk melihat gambaran besar pelaksanaan Andalalin di masing-masing wilayah. Data rekomendasi yang telah diterbitkan dapat dikumpulkan dan ditinjau kembali untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya.

Ia mencontohkan data rekomendasi Andalalin di wilayah seperti Cirebon, Bandung, Jawa Barat, maupun Jawa Tengah dapat dipetakan secara menyeluruh. Menurutnya, data tersebut penting terutama untuk mengetahui pembangunan berskala besar yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Mana saja rekomendasi-rekomendasi yang sudah keluar, mana saja gedung-gedung besar itu. Kalau gedung besar, saya yakin sudah bukan ranahnya di Dinas, tapi di Kementerian, mereka sudah punya data itu,” ucapnya.

Baca juga: Pengamat Transportasi: Andalalin Penting Kendalikan Dampak Lalu Lintas

Menurut Ekky, data tersebut selanjutnya perlu di-breakdown menjadi peta besar Andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan Andalalin di berbagai daerah.

Ia menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan Andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait Andalalin berjalan terpisah.

Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan Andalalin di daerah. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah.