RRI.CO.ID, Cirebon – Pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan dijadwalkan mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Sekolah yang akan dibangun di atas lahan seluas 7 hektare di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, itu diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kepala Sekolah SRT 38 Kabupaten Kuningan, Eva Septian Wida, S.E., S.Pd., M.Pd., mengungkapkan, selama proses perencanaan dan pembangunan gedung berlangsung, siswa asal Kabupaten Kuningan untuk sementara mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon.

"Proses penjangkauan saat ini sudah menjaring 86 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 30 siswa SMP, dan 30 siswa SMA. Jumlah tersebut tinggal kurang empat siswa lagi untuk memenuhi kuota minimal 90 siswa yang ditargetkan Kementerian Sosial pada tahun ajaran ini. Untuk sementara, mereka semua mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Cirebon," ujarnya Jumat 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik sekolah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diperkirakan berlangsung selama delapan bulan. Dengan demikian, pada Juni 2027 fasilitas sekolah ditargetkan rampung dan siap digunakan untuk menerima peserta didik baru pada Juli 2027 dengan target kuota tahun ajaran pertama sebanyak 500 siswa.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara mandiri. Seluruh calon peserta didik dijaring oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, data tersebut diverifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, serta seluruh pihak yang menjadi garda terdepan dalam proses penjangkauan calon siswa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran.

"Kami mohon dukungan dan pengawasan bersama dari masyarakat agar siswa yang masuk benar-benar memenuhi kriteria desil 1 dan desil 2, sehingga tidak ada hak anak-anak yang benar-benar membutuhkan uluran tangan menjadi terabaikan," ucapnya.

Penulis : Sabila Nurul Fadlillah (Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia UPI)