RRI.CO.ID, Cirebon – Faktor ekonomi dinilai masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon. Pelaksana Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Didiet Julian Nugraha, mengatakan persoalan ekonomi menjadi pemicu paling dominan dalam gugatan perceraian.

Sulitnya memperoleh pekerjaan membuat banyak keluarga mengalami tekanan finansial yang berujung pada konflik rumah tangga. "Faktor utamanya adalah ekonomi. Masih sulitnya mencari pekerjaan pasca-Covid menyebabkan banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya memicu perceraian," katanya saat dihubungi RRI pada Senin, 27 Juli 2026.

Selain persoalan ekonomi, DPPKBP3A juga mencatat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran istri dan anak, serta tidak adanya tanggung jawab pasangan menjadi faktor lain yang sering muncul dalam gugatan cerai. "Masih adanya kekerasan, penelantaran, dan tidak bertanggung jawab terhadap istri maupun anak juga menjadi pemicu gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama," katanya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan persoalan ekonomi sebagai alasan berakhirnya rumah tangga. Komunikasi yang baik dinilai menjadi salah satu kunci mempertahankan keharmonisan keluarga.

"Alangkah baiknya selalu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan pasangan dan keluarga, terutama dalam menjaga pola asuh anak," ucapnya.

Menurutnya DPPKBP3A Kabupaten Cirebon terus memperkuat berbagai program pencegahan perceraian sebagai upaya membangun ketahanan keluarga. Salah satu program unggulannya adalah Gerakan Bersama Cegah Perceraian (Geber Ceper).

Program tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat desa. "Kami membentuk Gerakan Bersama Cegah Perceraian atau Geber Ceper dengan melibatkan kader-kader dari berbagai elemen masyarakat dan pendamping lapangan," katanya.

Selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai layanan konsultasi dan konseling keluarga. "Masyarakat bisa melakukan konsultasi dan konseling terkait ketahanan keluarga melalui SDM yang tersedia di kami," ujarnya.

Ia menjelaskan, DPPKBP3A menjalankan program ketahanan keluarga khusus bagi keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Selain itu, instansi tersebut juga aktif membina kesetaraan gender di sekolah serta mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

"Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak mendorong pemerintah desa membentuk relawan sahabat perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak," ucapnya.

Dalam aspek ekonomi, DPPKBP3A menggandeng sejumlah perangkat daerah seperti Disperindag, Disnaker, Bappelitbangda, hingga DPMD untuk memberikan pelatihan usaha mandiri kepada keluarga rentan. "Kami bekerja sama lintas sektor agar program ekonomi mandiri tepat sasaran dan mampu menopang ekonomi keluarga yang membutuhkan," katanya.

Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor mampu memperkuat ketahanan keluarga sehingga angka perceraian di Kabupaten Cirebon dapat terus ditekan.