Anggaran Terbatas, Pemkot Cirebon Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan

RRI.CO.ID, Cirebon – Kemandirian fiskal hingga kini masih menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Kota Cirebon. Hal tersebut terjadi karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat sejauh ini masih bergantung pada dana transfer.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, dalam sebuah Dialog Publik di Balai Kota Cirebon, Rabu, 8 Juli 2026. Kegiatan yang membahas tantangan dan peluang masa depan ekonomi daerah tersebut digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Cirebon.

Menurut Iing, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kota Cirebon, tetapi juga mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. "Mayoritas struktur APBD kabupaten kota itu masih sangat tergantung kepada pembiayaan dari pemerintah provinsi atau pusat. Jadi yang saya katakan belum mandiri," ujar Iing.

Ia menjelaskan, meski belum mandiri secara fiskal, pemerintah daerah tetap harus menjalankan pembangunan dengan menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) agar penggunaan anggaran lebih efektif. Langkah tersebut juga menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program yang harus didahulukan, termasuk di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan daerah.

Iing mengatakan penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Cirebon karena nilainya berkurang sekitar Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, pengurangan tersebut cukup signifikan mengingat total APBD Kota Cirebon hanya sekitar Rp1,6 triliun sehingga pemerintah harus semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran.

Ia menegaskan keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan menjadi tantangan agar pemerintah mampu mencari berbagai solusi pembiayaan. "Di balik kenyataan pahit keterbatasan anggaran, pasti setiap tahun kami dihadapkan kepada budget constraint. Hikmahnya, muncullah ide-ide, salah satunya solusi pembiayaan alternatif," kata Iing.

Sekda menambahkan pemerintah juga tetap berpedoman pada regulasi dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk hak pegawai, sembari menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, penyusunan skala prioritas dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap masyarakat termasuk kalangan mahasiswa dapat memahami tantangan pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman ini penting untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan menuju kemandirian ekonomi.