RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada 11 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan mulai memasuki asrama secara bertahap pada 11–13 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Sosial RI agar seluruh kebutuhan operasional Sekolah Rakyat dapat diselesaikan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. "Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial agar seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan tepat waktu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai," ujarnya pada Selasa, 30 Juni 2026 dikutip dari rilis Pemkab Cirebon.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan membuka tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang diisi 90 siswa sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama.

Ia menegaskan, proses seleksi peserta didik sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya bertugas memberikan dukungan operasional agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal.

"Data calon siswa yang memenuhi kriteria sebenarnya cukup banyak. Namun berdasarkan pertimbangan Kementerian Sosial, setiap jenjang hanya menerima 90 siswa. Total ada 270 siswa yang wajib sudah masuk ke asrama pada 11 sampai 13 Juli," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Mengingat rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial belum selesai, pemerintah pusat meminta daerah menyiapkan guru tamu atau guru sementara untuk mendukung operasional awal.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat telah memetakan kebutuhan guru, meliputi lima guru kelas untuk jenjang SD, serta sekitar 15 guru mata pelajaran untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA, termasuk guru Pendidikan Jasmani. Seluruh nama guru ditargetkan sudah ditetapkan pada 1–5 Juli 2026 dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyiapkan layanan kesehatan bagi seluruh siswa. Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan saat peserta didik pertama kali memasuki asrama, memberikan pelayanan kesehatan secara berkala melalui puskesmas, serta menyiapkan tenaga psikolog untuk mendampingi proses adaptasi siswa.

"Anak-anak yang sebelumnya tinggal bersama keluarga tentu membutuhkan proses adaptasi ketika harus hidup di asrama. Karena itu, pendampingan psikolog menjadi bagian penting dalam pelayanan yang kami siapkan," katanya.

Sementara itu, Dinas Sosial bertanggung jawab menyiapkan tenaga pendukung operasional asrama, mulai dari wali asrama, wali asuh, tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, hingga petugas penyaji makanan. Personel tersebut direkrut dari unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan pemetaan kebutuhan, Sekolah Rakyat memerlukan sedikitnya delapan wali asrama dan 27 wali asuh.

Di sektor pendukung lainnya, Dinas Komunikasi dan Informatika akan memastikan ketersediaan jaringan komunikasi dan internet sekaligus menangani publikasi program. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan pengangkutan sampah dari kawasan asrama menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) sebanyak satu kali setiap pekan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar menuju lokasi sekolah yang progresnya telah mencapai sekitar 50 persen.

Menjelang operasional, ia meminta seluruh camat mengawal kehadiran peserta didik yang telah lolos seleksi agar seluruh siswa benar-benar masuk asrama sesuai jadwal. "Kami meminta para camat memantau secara langsung agar seluruh siswa yang telah ditetapkan benar-benar hadir pada 11 sampai 13 Juli. Jangan sampai seluruh fasilitas sudah disiapkan, tetapi siswanya tidak datang," katanya.

Ia kembali menegaskan, kewenangan rekrutmen peserta didik sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial, mulai dari proses seleksi hingga penetapan jumlah penerima. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berfokus memberikan dukungan penuh terhadap kesiapan operasional agar Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sejak hari pertama dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.