RRI.CO.ID, Kuningan – Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Di tengah aktivitas pendataan ekonomi, warga diimbau memastikan identitas setiap petugas yang datang agar tidak menjadi korban modus pihak tidak bertanggung jawab.

Peringatan tersebut muncul setelah seorang warga Desa Cijagamulya, Kecamatan Ciawigebang, Nur Afni, membagikan pengalaman keluarganya. Sang ibu yang sudah lanjut usia didatangi seseorang yang mengaku melakukan pendataan ekonomi dan meminta data kependudukan.

Nur Afni mengingatkan warga agar selalu berhati-hati apabila ada pihak yang meminta dokumen penting seperti KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Kewaspadaan ini sangat diperlukan, terlebih jika identitas dan tujuan dari pendataan tersebut belum jelas.

“Cuma berbagi informasi, hati-hati kalau ada segerombolan orang datang dan meminta KTP atau identitas lainnya dengan alasan pendataan. Ada juga yang mengiming-imingi dapat sembako,” ujar Nur Afni.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut dialami langsung oleh ibunya. Seorang pria yang bukan warga sekitar datang ke rumah dan mengaku sedang melakukan sensus ekonomi.

“Waktu itu ada bapak-bapak datang ke rumah, tapi bukan orang sini. Katanya menyensus ekonomi, mendata KK dan KTP. Yang didata ibu saya,” ucapnya.

Meski belum memastikan apakah pihak tersebut benar petugas resmi atau bukan, Nur Afni memilih untuk tetap membagikan pengalaman tersebut. Langkah ini ia lakukan agar masyarakat lain lebih waspada, terutama kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan warga lanjut usia.

Kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi juga sebelumnya telah menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengingatkan masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak jelas, karena data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai modus kejahatan.

OJK Cirebon juga mengimbau masyarakat agar menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak lain dengan alasan apa pun. Modus penipuan saat ini kerap dilakukan dengan cara menyamar sebagai petugas lembaga resmi untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Masyarakat diminta melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan data, mulai dari memastikan identitas petugas, instansi yang menaungi, hingga tujuan pengumpulan data. Sebab, data seperti KTP dan KK merupakan informasi penting yang apabila jatuh ke tangan yang salah dapat berpotensi disalahgunakan.