RRI.CO.ID, Majalengka - Sebanyak 779 warga Kabupaten Majalengka secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Momentum ini terjadi dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka pada 2026.

Data tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Majalengka, H. Eman Suherman. Ia memaparkan hal itu saat membuka kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Eman, pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah validasi ini sekaligus akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dari total 126.925 keluarga penerima bantuan yang masuk dalam pendataan, sebanyak 114.057 keluarga telah berhasil diverifikasi. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 89,9 persen dari target dan kini rumah mereka telah dipasang stiker penerima bansos.

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 2.552 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami perubahan status. Rinciannya, 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.

“Perbaikan data ini penting agar bantuan sosial tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program dan intervensi pembangunan,” kata Eman.

Selain untuk ketepatan penyaluran bansos, hasil pemutakhiran data tersebut memiliki fungsi strategis lain bagi pemerintah daerah. Data valid ini akan langsung digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2027.

Pemkab Majalengka menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat membaik dan mencapai angka 5,84 hingga 8,53 persen. Bersamaan dengan itu, target makro lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,69 persen, mendongkrak IPM ke angka 73,20, serta menekan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,40–3,60 persen.

Untuk mencapai berbagai target tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan investasi di daerah. Selain itu, langkah ini akan dibarengi dengan perluasan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan lebih banyak peluang kerja.

Eman menegaskan, data yang valid menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, Pemkab Majalengka terus melakukan pembaruan data agar setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Majalengka menengaskan.