RRI.CO.ID, Cirebon - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon mencatat realisasi belanja APBN di wilayah kerjanya mencapai Rp3,48 triliun hingga 31 Mei 2026. Nilai tersebut setara 42,66 persen dari total pagu APBN yang dikelola sebesar Rp8,16 triliun.

Kepala KPPN Cirebon, Nurfatoni, menjelaskan APBN merupakan rencana keuangan negara yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN juga memiliki fungsi perencanaan, alokasi, otorisasi, pengawasan, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.

“APBN itu adalah rencana keuangan yang berisi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. APBN juga memiliki berbagai fungsi, mulai dari perencanaan, alokasi, otorisasi, pengawasan, distribusi hingga stabilisasi,” ujar Nurfatoni kepada RRI Rabu, 10 Juni 2026.

Nurfatoni mengatakan, dari total APBN sebesar Rp8,16 triliun yang dikelola KPPN Cirebon, sekitar Rp2,67 triliun dialokasikan untuk kementerian dan lembaga. Sementara Rp5,49 triliun lainnya disalurkan melalui transfer ke daerah untuk Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, besarnya porsi transfer ke daerah menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah. Dana tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program daerah.

Di sisi pendapatan, KPPN Cirebon membukukan penerimaan negara bersih sebesar Rp935,168 miliar hingga akhir Mei 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun.

“Pendapatan yang kami bukukan sampai 31 Mei sebesar Rp935,168 miliar. Nilai ini merupakan pendapatan bersih karena tahun ini terdapat cukup banyak restitusi atau pengembalian pajak,” katanya.

Nurfatoni menuturkan, jika dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp3,48 triliun, kondisi APBN di wilayah kerja KPPN Cirebon masih mengalami defisit. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut menggambarkan besarnya dana negara yang disalurkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Secara tahunan atau year-on-year, pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Cirebon juga mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya tingginya restitusi pajak serta dinamika kondisi ekonomi yang terjadi sepanjang tahun berjalan.