RRI.CO.ID, Cirebon – Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperketat pengawasan pondok pesantren guna mencegah kekerasan terhadap para santri daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan menyusul perhatian publik terhadap kasus dugaan kekerasan seksual lingkungan pesantren wilayah Kabupaten Pati.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, H. Slamet, S.Ag., M.Pd, mengatakan pengawasan pesantren terus diperkuat pemerintah saat ini. Menurutnya, proses pendirian pesantren kini telah melalui persyaratan ketat serta validasi lapangan oleh pihak Kementerian Agama.

“Sekarang untuk mendirikan pesantren tidak gampang,” katanya kepada RRI pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia menjelaskan setiap pesantren wajib memenuhi syarat administratif, sarana pendidikan serta keberadaan pengasuh dan santri aktif.

Slamet mengatakan pengawasan pesantren kini melibatkan pengawas madrasah yang mendapat tugas tambahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan pendidikan pesantren berjalan sesuai aturan dan etika pendidikan nasional.

Menurutnya, pengawasan memiliki keterbatasan karena kehidupan santri berlangsung hampir sepanjang waktu bersama lingkungan pesantren sehari-harinya. Karena itu, pengasuh pesantren juga diharapkan menjaga moral serta menjadi teladan baik bagi seluruh santri masyarakat.

“Kita berharap para pondok pesantren membuat laporan kepada lembaga resmi seperti Kementerian Agama,” ujarnya. Ia menilai keterbukaan pesantren penting memperkuat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Kementerian Agama Kabupaten Cirebon juga mengingatkan masyarakat lebih selektif memilih pesantren bagi pendidikan anak mereka nantinya. Langkah tersebut dinilai penting memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar aman, nyaman serta berorientasi pendidikan karakter.