RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon diminta memperkuat perencanaan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan hak pengguna jalan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas masyarakat.
Pengamat Transportasi Cirebon, Ekky Bahtiar, SE, mengatakan pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah juga memiliki peran untuk memberikan dukungan agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi.
“Pemerintah itu dipilih berdasarkan bekerja berdasarkan aturan. Yang pertama harus dilaksanakan, kerjain sesuatu hal yang memang berdasarkan aturan saja,” ujarnya kepada RRI, Selasa, 15 September 2026.
Baca juga: Pengawasan Usaha tanpa Kantong Parkir Perlu Lintas Instansi di Cirebon
Ekky menilai dukungan pemerintah tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, penyediaan infrastruktur seperti jalan dan rambu lalu lintas dapat menjadi pemicu agar masyarakat lebih mudah mengembangkan aktivitas ekonomi.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Cirebon memiliki grand design transportasi yang mencakup seluruh wilayah kota. Perencanaan tersebut diperlukan untuk menentukan arah pengembangan transportasi dan keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah kota harus punya grand design yang besar secara keseluruhan. Kalau di Kota Cirebon itu ada lima kecamatan, lima kecamatan itu ada grand design terkait transportasinya, Tataran Transportasi Lokal-nya, apa saja dan bagaimana,” ucapnya.
Baca juga: Pengamat Transportasi: Andalalin Penting Kendalikan Dampak Lalu Lintas
Menurut Ekky, keberadaan grand design transportasi akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan transportasi secara lebih terarah. Perencanaan tersebut juga dapat menjadi acuan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu membuat terlalu banyak kebijakan jika dua hal utama tersebut sudah dijalankan. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan sesuai aturan dan memiliki perencanaan transportasi yang jelas untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah.
Dengan perencanaan transportasi yang terintegrasi, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari evaluasi transportasi pada momentum Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....