RRI.CO.ID, Kuningan - Pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan digelar di Basecamp Cadas Poleng, Desa Cisantana, Kamis, 30 April 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup dari dinamika panjang dan spekulasi yang berkembang di internal birokrasi daerah.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, memilih lokasi di kaki Gunung Ciremai sebagai bagian dari pesan politik penataan birokrasi. Ia menegaskan bahwa jabatan baru para pejabat bukan sekadar promosi, melainkan “titik nol” dari tanggung jawab yang lebih berat.

Langkah ini dipandang sebagai strategi membangun kesadaran kolektif di kalangan pejabat bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah semakin tinggi. Simbol “pendakian” yang diusung juga dimaknai sebagai proses panjang yang penuh tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat kebijakan publik Kuningan, Soejarwo, menilai pelantikan di ruang terbuka tersebut sebagai terobosan yang memiliki dimensi politik-administratif. Menurutnya, keputusan ini sekaligus mengakhiri ketidakpastian di tubuh birokrasi setelah proses manajemen talenta yang berlangsung.

“Penetapan pejabat ini memberi kepastian arah organisasi dan mengakhiri spekulasi yang berkembang di internal,” ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan Soejarwo pada Kamis petang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa promosi dari eselon III ke eselon II membawa konsekuensi besar. Para pejabat dituntut mampu menunjukkan kinerja konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.

Lebih jauh, filosofi “nanjak” yang disampaikan Bupati Dian juga dinilai sebagai peringatan politik. Hal tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tekanan terhadap integritas pejabat publik.

Soejarwo menegaskan, pasangan kepemimpinan daerah tidak boleh ragu melakukan evaluasi jika kinerja pejabat tidak sesuai harapan. “Dengan audit kinerja berkala, baik triwulan maupun semester, birokrasi harus bergerak progresif dan adaptif untuk menjawab kebutuhan publik,” katanya.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda administratif. Kegiatan tersebut juga mencerminkan arah politik pemerintahan daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kuningan.