BPS Cirebon Gencarkan Sosialisasi Tingkatkan Partisipasi Sensus Ekonomi

RRI.CO.ID, Cirebon - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon terus menggencarkan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026. Upaya ini dilakukan melalui berbagai media, mulai dari radio, media sosial, hingga dukungan dari pemerintah daerah dan asosiasi usaha.

Kepala Badan Statistik Kota Cirebon, Samiran S.Si., M.T., mengatakan sosialisasi menjadi strategi utama agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat bersedia memberikan data secara benar dan lengkap.

“Kami melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media dan bekerja sama dengan pemerintah serta asosiasi usaha agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan sensus dan bersedia berpartisipasi,” ujarnya kepada RRI Selasa, 21 April 2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memberikan data yang akurat.

Menurutnya, data yang keliru dapat berdampak pada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Sebagai contoh, jika data produksi tempe dilaporkan rendah, pemerintah dapat mengurangi impor kedelai sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan bahan baku di masyarakat.

“Data yang disampaikan masyarakat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, sehingga jika datanya tidak sesuai, kebijakan yang diambil juga bisa keliru dan berdampak pada masyarakat,” katanya. Ia mengingatkan bahwa ketelitian dalam memberikan data menjadi tanggung jawab bersama.

Hasil sensus ekonomi sendiri tidak secara langsung menentukan pemberian bantuan kepada pelaku usaha. Namun, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program atau kebijakan yang mendukung perkembangan usaha, termasuk kemudahan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui data sensus, pemerintah juga dapat mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti kurangnya pemahaman mengenai perizinan atau kesulitan dalam proses administrasi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem layanan kepada masyarakat.

BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Dengan data yang berkualitas, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat.