RRI.CO.ID, Kuningan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Elon Carlan, menegaskan rapat pembahasan LKPJ Bupati 2025 di DPRD hanya fokus pada kinerja perangkat daerah.

“Rapat itu rutin, hanya membahas capaian kinerja selama satu tahun,” kata Elon. Ia membantah adanya pembahasan di luar LKPJ. “Tidak ada intervensi anggaran, tidak membahas LHP atau TGR,” ujarnya.

Terkait aksi protes soal TGR, Elon menyebut hal itu sebagai bentuk kontrol sosial. Namun ia mengingatkan agar kritik disampaikan dengan dasar yang jelas. “Harus paham dulu isi LHP BPK supaya tidak keliru,” ucap Elon, kepada RRI Cirebon, Rabu, 15 April 2026.

Ia mengungkapkan, pengembalian TGR Rp3,2 miliar masih berjalan. “Sudah terkumpul sekitar Rp1,07 miliar dan terus bertambah,” katanya. Elon menegaskan, pihak yang terkena TGR bukan institusi dinas. “Itu ada di satuan pendidikan dan pihak ketiga,” ujarnya.

Soal isu Taspen, Elon mengaku belum menerima laporan resmi. “Belum ada aduan masuk dan belum ada koordinasi,” ujarnya. Ia memastikan akan segera meminta penjelasan langsung. “Kami akan ke Taspen untuk klarifikasi,” ucapnya.

Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Elon menegaskan bukan kewenangan Disdikbud. “Itu bukan ranah kami,” katanya menegaskan.