RRI.CO.ID, Indramayu - Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi terkait penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura. Langkah ini merupakan bentuk komitmen lanjutan dari sikap yang sebelumnya telah disampaikan.

Pernyataan tersebut muncul setelah adanya pertemuan dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, pada Senin malam, 6 April 2026 di Pendopo Indramayu. Dalam pertemuan itu, KOMPI meminta agar Ketua dan jajaran DPRD Indramayu turut dihadirkan.

Namun, permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi dalam pertemuan tersebut. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait penjadwalan ulang pertemuan lanjutan yang diharapkan.

Pada Rabu, 8 April 2026, KOMPI menggelar jumpa pers untuk menyampaikan sikap atas respons tersebut. Mereka menilai tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya belum menunjukkan kejelasan.

Pihak KOMPI melalui Koordinator Umum, Hatta, menjelaskan bahwa permintaan menghadirkan DPRD belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pihaknya.

"Karena tidak ada kejelasan lebih lanjut mengundang Kompi dan menghadirkan jajaran DPRD maka kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih banyak lagi," ujar Hatta.

Sementara itu, pendiri KOMPI, Nono Darsono, menyampaikan harapannya agar dialog tetap bisa dilakukan. Ia menekankan pentingnya mencari solusi bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

"Semestinya bisa duduk bersama dalam mencari solusi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yaitu para petani tambak," kata Nono.

Sampai berita ini dirilis, RRI belum memperoleh informasi resmi terkait agenda lanjutan pertemuan tersebut. Pemerintah daerah juga belum memberikan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut dari permintaan KOMPI.