RRI.CO.ID, Indramayu - Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengajak Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pertemuan ini membahas rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura, Senin, 13 April 2026.

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para petambak. Forum ini diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada di lapangan.

“Alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan Dirjen Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, beserta jajaran direktur. Kami berdiskusi cukup panjang terkait rencana PSN revitalisasi tambak Pantura,” ujar Imron.

Menurut dia, Komisi II secara khusus mengajak Kompi sebagai representasi para petambak. Mereka selama puluhan tahun mengelola tambak, termasuk di lahan Perhutani yang masuk rencana program.

Dalam forum tersebut, perwakilan Kompi menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan. Mereka terdiri dari ketua, sekretaris, hingga pendiri organisasi.

Beberapa poin yang disampaikan antara lain skema kemitraan jika PSN tetap berjalan. Selain itu juga disampaikan opsi ganti rugi hingga usulan penggeseran lokasi proyek.

“Mereka meminta agar titik koordinat yang sudah ditentukan dapat dikaji ulang. Karena di lapangan, sebagian lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi sawah bahkan permukiman,” kata Imron.

Ia menambahkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru. Terlebih sudah ada aktivitas masyarakat di lokasi yang direncanakan.

“Kalau memang bisa, mereka berharap lokasi digeser ke lahan yang hingga saat ini belum digarap dan belum produktif,” ujarnya.

Imron menilai forum diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif. Ia melihat adanya peluang untuk menemukan titik temu antara pemerintah dan masyarakat.

“Forum ini sangat cair dan ada banyak perkembangan positif. Kita melihat ada peluang solusi terbaik yang bisa mengakomodasi semua pihak,” ucap dia.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang komunikasi agar tetap terbuka. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut Imron, masih banyak informasi yang belum utuh diterima para petambak. Termasuk terkait isu nominal kompensasi atau kerohiman.

“Perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final terkait nominal kerohiman. Semua masih dalam proses pembahasan dan memerlukan kehati-hatian,” katanya.

Ia menjelaskan penentuan skema kompensasi harus melalui tahapan kajian. Proses tersebut meliputi penilaian aset dan penetapan lokasi secara jelas.

Karena itu, Imron mengimbau masyarakat untuk bersabar. Ia juga meminta agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum pasti.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan KKP untuk mencari formula terbaik. Harapannya, solusi yang dihasilkan bisa adil dan menguntungkan semua pihak,” ujar dia.