RRI.CO.ID, Kuningan - Wacana lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di kawasan Gunung Ciremai kembali mencuat. Di tengah rencana pengembangan geothermal yang dikaitkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), aspek konservasi kawasan Ciremai diminta tidak ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dinilainya belum jelas menyikapi wacana tersebut.
Menurut Rana, pemerintah daerah semestinya lebih dahulu memiliki kajian komprehensif sebelum proyek panas bumi dibahas lebih jauh. Kajian itu, kata dia, harus memperhitungkan manfaat ekonomi sekaligus konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Lelang WKP Geothermal Gunung Ciremai, Pemda jangan sampai ngomong tidak tahu,” ujar Rana saat dikonfirmasi, Senin 28 September 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu menginventarisasi seluruh persoalan yang berkaitan dengan rencana eksplorasi panas bumi. Termasuk membandingkan konsekuensi apabila potensi geothermal dikembangkan dengan pilihan mempertahankan kawasan tersebut tanpa eksplorasi.
“Pemerintah daerah harus punya kesimpulan. Apa keuntungan dari Gunung Ciremai dieksplorasi dengan geothermal, dan apa keuntungannya jika tidak dieksplorasi. Jangan sampai ditanya, tapi belum tahu apa-apa,” katanya.
Bagi Rana, pembahasan geothermal tidak cukup berhenti pada hitungan investasi dan penerimaan ekonomi. Gunung Ciremai memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan ketersediaan air dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menempatkan kajian lingkungan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam menentukan sikap.
“Ini menyangkut eksistensi Ciremai yang merupakan penopang utama oksigen dan hidrogen peradaban kita,” ujar Rana.
Ia juga meminta hasil kajian pemerintah daerah nantinya dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh asal Kuningan yang berada di pemerintahan pusat maupun lembaga legislatif nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar kepentingan daerah dapat disampaikan berdasarkan kajian, bukan sekadar mengikuti arah kebijakan pusat.
Rana menegaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap menjadi bagian dari agenda Fraksi PDIP. Pengembangan industri dan UMKM, menurut dia, diperlukan untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.
Namun, pembangunan ekonomi tidak semestinya mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
“Pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur irama. Iramanya jangan irama pertarungan atau konflik. Kawasan yang secara alamiah menjadi kekuatan produksi oksigen dan air harus dijaga ketat dalam tata ruang kita, sementara zona industri dan UMKM kita dorong dan support penuh di lokasi yang tepat,” katanya.
Bagi Rana, persoalan geothermal Ciremai pada akhirnya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya potensi energi panas bumi. Pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memastikan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam tersebut ditempatkan dalam tata ruang, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat Kuningan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....