FOKSI Tegaskan Krisis Konservasi Bukan Cuma Soal Kejahatan Satwa
- 29 Agt 2026 22:15 WIB
- Cirebon
Poin Utama
- Titik Kartitiani terpilih menjadi pimpinan Forum Konservasi (FOKSI) untuk periode 2026–2031 secara resmi.
- Kampanye perlindungan satwa selama ini hanya menjangkau kelompok terbatas seperti peneliti, aktivis, akademisi, dan pemerintah yang sudah peduli lingkungan.
- Pola kampanye konservasi yang terbatas menciptakan ruang gema (echo chamber) yang berisiko mengurangi jangkauan pesan konservasi ke masyarakat luas.
RRI.CO.ID, Kuningan - Titik Kartitiani resmi memimpin Forum Konservasi (FOKSI) untuk periode 2026–2031. Titik menyoroti persoalan literasi konservasi dan pola kampanye pelestarian lingkungan yang dinilai masih berputar di kalangan terbatas.
Menurut Titik, pesan mengenai perlindungan satwa selama ini banyak disampaikan kepada kelompok yang memang telah memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, seperti peneliti, aktivis, akademisi, dan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berisiko menciptakan ruang gema atau echo chamber dalam gerakan konservasi.
"Kalau kita semua sudah sepakat bahwa satwa harus dilindungi, sebenarnya kita sedang berkampanye kepada siapa?" kata Titik kepada RRI Cirebon, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Ia menilai persoalan konservasi bukan semata-mata kurangnya informasi. Berbagai bentuk kampanye, mulai dari poster, video hingga seminar, telah banyak diproduksi.
Namun, pesan tersebut belum selalu menjangkau masyarakat yang berhadapan langsung dengan satwa dan habitatnya. "Jangan-jangan yang bermasalah bukan jumlah informasinya. Tetapi cara informasi itu sampai kepada audiens," ujarnya.
Baca juga: Elang Jawa Kembali Menetas, Kado Kemerdekaan dari Alam Indonesia

Ketidaktahuan Berujung Kematian Satwa
Titik memaparkan sejumlah kasus kematian satwa yang menurutnya memperlihatkan dampak minimnya pengetahuan masyarakat mengenai status perlindungan satwa. Salah satunya kasus seekor tapir di Mesuji, Lampung, pada Februari 2026.
Satwa tersebut ditombak dan dipukul hingga mati, kemudian dagingnya dikonsumsi bersama oleh warga yang disebut tidak mengetahui bahwa tapir merupakan satwa yang dilindungi. Kasus serupa terjadi pada puluhan penyu di Mamuju, Februari 2020.
Penyu-penyu tersebut dibunuh karena dianggap sebagai hama yang merusak rumput laut. Sementara di Bima, Februari 2021, seekor lumba-lumba yang terdampar dipotong dan dagingnya dibagikan kepada warga.
"Masalah konservasi bukan hanya soal satwa. Ini soal manusia, pengetahuan, budaya, ekonomi, dan bagaimana kita saling hidup di bumi yang sama," kata Titik.
Baca juga: Ahli Zoologi Jatna: Wisata Alam Tak Selalu Rusak Satwa
Kejahatan Satwa Masih Mengancam
Di sisi lain, persoalan konservasi juga berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara sengaja. FOKSI memetakan tujuh pusaran kasus besar kejahatan satwa liar sepanjang 2021–2025.
Perburuan masih terjadi karena bagian tubuh satwa langka memiliki nilai ekonomi di pasar gelap. Salah satu kasus yang disoroti adalah perkara Sunendi, terpidana yang secara sadar menembak mati enam individu badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon untuk mengambil culanya.
Kasus lainnya terjadi di Rokan Hulu, Riau, pada 2025. Jerat yang dipasang warga menewaskan seekor harimau sumatra.
Peristiwa tersebut kemudian berujung pada penangkapan enam tersangka yang terlibat dalam pengangkutan dan pengulitan satwa. Konflik antara manusia dan satwa juga terjadi akibat perubahan habitat.
Di kawasan Tesso Nilo, sedikitnya 23 gajah sumatra dilaporkan mati dalam rentang 2015 hingga Juni 2025. Menghadapi persoalan tersebut, Titik mengatakan FOKSI akan mendorong perubahan pendekatan dalam kampanye konservasi.
Pesan pelestarian tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi diarahkan untuk membangun pengalaman emosional dan empati masyarakat terhadap satwa serta lingkungan. Pendekatan tersebut dirumuskan sebagai "membuat merasa" melalui emotional journey, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui fakta mengenai ancaman terhadap satwa, tetapi juga memahami dampaknya.
FOKSI juga akan memperluas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk generasi muda dari kelompok Gen Z dan Alpha. Di bidang pembiayaan, FOKSI mendorong pengembangan skema konservasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, salah satunya melalui Pembayaran Jasa Lingkungan atau Payment for Ecosystem Services (PES).
Pendekatan itu diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. "Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan kesadaran yang tumbuh di dalam diri kita," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....