Ahli Zoologi Jatna: Wisata Alam Tak Selalu Rusak Satwa

RRI.CO.ID, Kuningan - Pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dinilai perlu berlandaskan pendekatan berbasis sains yang terukur. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil tidak semata-mata didasari oleh kekhawatiran berlebih terhadap dampak aktivitas wisata bagi satwa dan ekosistem.

Ahli zoologi dan biologi konservasi Universitas Indonesia (UI), Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D., mengatakan pengembangan wisata alam tetap dapat berjalan berdampingan dengan konservasi sepanjang daya dukung ekologis, perilaku satwa, kapasitas pengunjung, hingga aliran pendapatan wisata dihitung secara ilmiah.

Pernyataan itu disampaikan Jatna dalam kegiatan Orientasi Wartawan Konservasi Satwa Liar (Owaka) 2026 yang berlangsung di Taman Safari Indonesia, Bogor, 21-23 Agustus 2026. Kegiatan Owaka 2026 di Taman Safari Indonesia, Bogor, menjadi ruang bagi wartawan untuk memperdalam perspektif mengenai konservasi satwa liar, termasuk bagaimana isu lingkungan dan pariwisata alam dapat diberitakan berdasarkan data dan pendekatan ilmiah.

Baca juga: Taman Safari Prigen Introduces Four Sumatran Tiger Cubs

“Kalau banyak wisata, maka hewannya akan rusak, hewannya akan stres, dan sebagainya. Ini kesalahpahaman. Jadi, kita sering mendapatkan informasi-informasi yang salah,” kata Jatna.

Menurut dia, pengelolaan konservasi tidak cukup hanya menggunakan pendekatan kekhawatiran terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan. Setiap kebijakan, kata dia, harus didasarkan pada kajian biologis, ekologis, dan perilaku satwa.

“Konservasi tradisional itu yang tadi: takut ini, takut itu. Takut hutannya mati dan sebagainya. Kita harus melihat science. Itu harus dihitung secara biologis, ekologis, dan perilaku,” ujarnya.

Jatna mencontohkan pengelolaan gorilla tourism di Afrika. Populasi gorila gunung yang terbatas tidak serta-merta membuat aktivitas wisata harus dihentikan.

Sebaliknya, wisata justru dapat dikelola secara ketat dengan pembatasan jumlah pengunjung dan biaya yang kemudian mendukung kegiatan konservasi. “Gorila gunung itu hanya sekitar 600 sampai 1.000 ekor. Sekarang, gorilla tourism dikelola menjadi ecotourism dengan sangat hati-hati dan mahal,” katanya.

Menurut Jatna, pembatasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme untuk menjaga satwa sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi konservasi. “Pengunjung dibatasi, dan uang dari situ digunakan untuk memperbaiki gorila serta habitatnya. Return on investment-nya jelas. Jadi sebenarnya hal itu bisa dilakukan,” ucapnya.

Ciremai Dinilai Memiliki Recovery Baik

Jatna menyebut kawasan Gunung Ciremai menyimpan potensi besar yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan secara maksimal melalui pendekatan ekowisata yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Ia bahkan menyampaikan hasil pengamatannya terhadap sejumlah taman nasional di Jawa. Berdasarkan riset menggunakan teknologi GIS, Jatna menilai Ciremai memiliki perkembangan pemulihan kawasan yang relatif baik.

“Saya pernah riset taman nasional terbaik di Jawa yang recovery-nya bagus, itu Ciremai. Ibu bilang paling rusak, menurut saya justru paling bagus,” kata Jatna.

“Saya pakai GIS untuk melihat perkembangannya dari tahun 90-an hingga 2010,” ucap Jatna menambahkan. Meski demikian, menurut dia, pekerjaan berikutnya adalah membangun model ekowisata yang mampu mendistribusikan wisatawan sehingga tidak terkonsentrasi pada satu kawasan.

Wisatawan Perlu Disebar, Bukan Ditumpuk

Jatna mencontohkan pengalamannya dalam melihat pengelolaan wisata di Gunung Gede Pangrango. Menurut dia, kawasan konservasi seharusnya memiliki banyak pilihan destinasi dan jalur agar konsentrasi pengunjung tidak menumpuk pada satu titik.

“Harusnya ada lebih dari 20 destinasi yang kita buat sehingga orang memecah rute dan tidak menumpuk di satu tempat,” ujarnya. Setiap destinasi, lanjut dia, juga harus memiliki batas kapasitas pengunjung yang dihitung berdasarkan daya dukung kawasan.

“Dilihat destinasinya, berapa orang kapasitasnya supaya tidak mengganggu. Jadi semuanya itu pakai plan secara scientific,” katanya.

Ia menilai pola tersebut penting diterapkan dalam pengelolaan TNGC, terutama ketika jalur pendakian dan destinasi wisata mulai menghadapi peningkatan aktivitas manusia. Jatna membandingkan kondisi tersebut dengan pengelolaan Gunung Kinabalu di Malaysia dan Jiuzhaigou di China yang menerapkan pengaturan jumlah pengunjung maupun pembatasan aktivitas berdasarkan kondisi kawasan.

“Di Gunung Kinabalu, tertata dengan baik, fasilitasnya jelas, narasinya bagus, sampai ada kuota. Manusia sekian tidak boleh lagi,” ujarnya. Sedangkan di Jiuzhaigou, pengelolaan wisata juga mempertimbangkan musim dan hasil penelitian mengenai kondisi lingkungan.

“Ada riset yang men-support sehingga saat membuat ecotourism itu betul-betul well-planned,” kata Jatna.

Pendapatan Wisata Harus Kembali ke Kawasan

Jatna juga menyoroti persoalan pemanfaatan pendapatan dari wisata alam. Menurut dia, penerimaan dari ekowisata semestinya tidak berhenti sebagai pemasukan negara, tetapi sebagian harus kembali untuk membiayai pengelolaan kawasan konservasi.

“Uangnya lari ke mana? Jangan sampai sekadar masuk ke kas negara, karena harus balik lagi ke taman nasional,” ujarnya.

Baca juga: Macan Tutul Tawangmangu Berhasil Dievakuasi, Dibawa ke Taman Safari

Karena itu, ia menilai keterlibatan sektor swasta dalam ekowisata perlu disertai kewajiban memberikan kontribusi terhadap kawasan yang menjadi lokasi kegiatan wisata. “Itulah perlunya peran private sector yang wajib mengembalikan dana ke kawasan tersebut,” kata Jatna.

Bagi Jatna, pengembangan ekowisata di Gunung Ciremai tidak harus dipertentangkan dengan kepentingan konservasi. Kuncinya berada pada perencanaan berbasis data, pembatasan pengunjung, penyebaran destinasi, serta mekanisme pembiayaan yang memastikan manfaat ekonomi ikut menopang kelestarian kawasan.