RRI.CO.ID, Cirebon - Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan penyaluran energi subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi. Khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi. Ia menilai kolaborasi ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wahyudi menegaskan bahwa integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM. Hal ini sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” ucapnya menambahkan.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci. Hal ini untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini. Ia menyebut kerja sama ini menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kolaborasi yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dukungan ini diharapkan memperkuat efektivitas kebijakan subsidi energi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan bahwa integrasi data kendaraan oleh Korlantas Polri dapat dimanfaatkan lintas sektor. Hal ini menciptakan efisiensi pelayanan publik sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif. Termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penguatan kolaborasi ini, Pertamina Patra Niaga bersama Korlantas Polri dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data dan sistem pengawasan. Hal ini agar penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.