Pemkab Cirebon Perkuat Sinergi Ciayumajakuning Kendalikan Inflasi Daerah

RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong sinergi antardaerah di wilayah Ciayumajakuning untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.

Bupati Cirebon Imron mendorong penguatan sinergi antardaerah di wilayah Ciayumajakuning untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Menurutnya keterkaitan pasokan pangan, harga, dan distribusi membuat pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Kalau kita berbicara inflasi tidak bisa cuma berbicara kabupatennya saja, tapi ada ikatan saling melengkapi di antara kabupaten. Jadi Ciayumajakuning ini harus solid,” katanya dikutip dari rilis Pemkab Cirebon.

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I 2026, yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning, Selasa, 15 September 2026.

Imron mencontohkan Kota Cirebon yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga bergantung pada pasokan dari daerah sekitar. Sementara Kabupaten Cirebon juga mengandalkan sejumlah komoditas pangan dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

“Kalau masalah sembako, kita pun mengandalkan dari Kuningan dan Majalengka. Jadi kegiatan seperti ini sering diadakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu daerah Kabupaten Cirebon saja,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi TPID se-Ciayumajakuning perlu diarahkan pada langkah konkret, seperti pertukaran data pangan, pemetaan daerah surplus dan defisit, penguatan kerja sama pasokan, serta respons cepat terhadap tekanan harga komoditas. Di Kabupaten Cirebon, pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Ia menilai strategi tersebut perlu diperkuat dengan kerja sama antardaerah agar intervensi terhadap gejolak harga dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Ia juga meminta Bank Indonesia Cirebon terus berperan aktif memberikan informasi dan solusi ketika terjadi potensi kenaikan inflasi di daerah.

“Kalau memang di Kabupaten Cirebon inflasinya naik, kami minta tetap mengadakan kegiatan ini dan memberikan solusinya,” katanya.

Ia mencontohkan koordinasi dengan BI sebelumnya dilakukan ketika terjadi tekanan harga cabai. Saat itu, kebutuhan pasokan cabai didukung dari daerah di luar Jawa untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, “jadi kegiatan semacam ini kami minta diadakan rutin dan terus diawasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan HLM TPID dan TP2DD menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat stabilitas harga, ketahanan pangan, serta percepatan transformasi digital di wilayah Ciayumajakuning. Dalam forum tersebut dibahas perkembangan inflasi terkini, tantangan stabilitas harga, serta langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan.

Selain memperkuat strategi 4K, kepala daerah se-Ciayumajakuning juga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah. Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD), serta mitigasi risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.

Dalam kegiatan yang sama, turut diserahkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD membahas percepatan digitalisasi melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Ciayumajakuning bersama BI memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital untuk mendukung perekonomian daerah yang tangguh dan inklusif.