RRI.CO.ID, Cirebon – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hingga 12 Juni 2026, realisasi pendapatan PBB-P2 tercatat baru mencapai sekitar 35 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Bapenda menggelar rapat evaluasi yang dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon Erus Rusmana, Inspektur Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana, serta para camat se-Kabupaten Cirebon pada Rabu, 17 Juni 2026.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani, mengatakan capaian pembayaran PBB-P2 di sejumlah kecamatan masih belum optimal. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah yang mampu mencatatkan realisasi cukup tinggi.

“Untuk kecamatan yang tertinggi itu ada Kecamatan Pabedilan yang capaiannya sudah 52,49 persen. Secara total per tanggal 12 Juni ini, pendapatan PBB-P2 baru sebesar Rp16 miliar lebih atau sekitar 35 persen dari target yang ditentukan,” katanya dikutip dari Rilis Pemkab Cirebon.

Menurutnya rendahnya capaian pendapatan PBB-P2 dipengaruhi sejumlah faktor, terutama tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. “Kendala yang kita temukan di lapangan adalah mulai dari ketaatan masyarakat yang kurang dalam membayar pajak, waktu pembayaran yang menunggu panen juga menjadi kendala hingga sinkronisasi data warga yang sudah membayar pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini sistem pembayaran pajak telah dilakukan secara digital sehingga data pembayaran dapat tercatat lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan. Melalui rapat evaluasi tersebut, Bapenda bersama para camat juga menyepakati langkah percepatan untuk mengejar target pendapatan PBB-P2 hingga akhir tahun.

“Camat menyatakan kesiapannya pada Bulan Oktober lunas 100 persen. Kita juga akan semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan,” katanya.