21 Daerah Jabar Sudah Raih WTP, Penundaan LHP BPK Kuningan Picu Tanda Tanya

RRI.CO.ID, Kuningan - Sebanyak 21 pemerintah daerah di Jawa Barat telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, Kabupaten Kuningan masih harus menunggu penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Nuzul Rachdy, membenarkan adanya perubahan jadwal penyerahan LHP BPK untuk Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Pangandaran. "Kami sudah menerima undangan resmi dari BPK untuk menghadiri penyerahan LHP pada tanggal 25 Juni 2026," kata Nuzul saat dikonfirmasi Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut dia, semula Kabupaten Kuningan dijadwalkan menerima LHP bersama 24 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat pada Selasa, 9 Juni 2026. Namun, tiga hari sebelum pelaksanaan, BPK RI mengeluarkan ralat jadwal yang menyebabkan penyerahan LHP untuk Kuningan dan Pangandaran diundur.

"Awalnya Kuningan masuk jadwal bersama daerah lain. Tetapi kemudian ada perubahan sehingga penyerahan LHP untuk Kuningan ditunda," ujarnya.

Penundaan tersebut, lanjut Nuzul, menimbulkan pertanyaan karena daerah lainnya tetap menjalani proses penyerahan sesuai jadwal awal. "Saya juga heran, kenapa daerah lain berjalan sesuai jadwal, sedangkan Kuningan ditunda. Tetapi sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari BPK terkait alasan penundaan tersebut," ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan belum ingin berspekulasi mengenai alasan di balik penundaan tersebut dan memilih menunggu penjelasan resmi dari BPK RI. Nuzul mengatakan hasil pemeriksaan tahun ini menjadi penting bagi Kabupaten Kuningan.

Pasalnya, pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Kalau misalnya tahun ini kembali tidak mendapatkan WTP, tentu itu harus menjadi bahan evaluasi bersama. Tetapi karena hasilnya belum keluar, kita berharap Kuningan bisa memperoleh opini WTP," katanya.

Hingga kini, BPK RI belum menyampaikan alasan resmi terkait perubahan jadwal penyerahan LHP untuk Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 21 daerah di Jawa Barat telah menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Kategori kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, dan Sumedang. Sedangkan kategori kota meliputi Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Banjar, dan Bekasi.