RRI.CO.ID, Cirebon - Panja Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Cirebon pada Kamis, 21 Mei 2026. Kunjungan ini berfokus pada penguatan pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata berbasis sejarah.

Pemerintah Kota Cirebon menegaskan pelindungan warisan budaya sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi bagi masyarakat setempat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan posisi historis penting kota ini di pesisir utara Jawa Barat. Wilayah tersebut memiliki puluhan aset budaya yang tersebar di berbagai kawasan strategis.

“Saat ini Kota Cirebon memiliki 70 Objek Cagar Budaya yang telah ditetapkan,” ujar Effendi Edo. Selain itu, ada 41 Objek Diduga Cagar Budaya yang masih dalam proses identifikasi.

Ia menilai kekayaan budaya tersebut menyimpan warisan peradaban sangat besar dan harus dijaga bersama. Objek itu meliputi beberapa keraton, Taman Wisata Goa Sunyaragi, hingga situs religi.

Pemerintah daerah menempatkan pelestarian cagar budaya sebagai pilar strategis pembangunan kota berkelanjutan. Pelindungan budaya juga berdampak positif pada ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis budaya.

Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon tercatat mencapai 5.000.029 orang. Sektor ini didukung ratusan hotel, restoran, serta ratusan pelaku ekonomi kreatif.

“Kelestarian cagar budaya merupakan prasyarat utama bagi pengembangan pariwisata budaya yang bermartabat,” katanya. Dari sektor pariwisata inilah lahir efek ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Namun, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan keterbatasan fiskal untuk revitalisasi aset. Mereka juga kekurangan tenaga konservator, kurator museum, serta penilai cagar budaya bersertifikasi.

“Kami terus bergerak dan berinovasi di tengah keterbatasan yang ada,” ucap Effendi Edo. Kendati demikian, penguatan kebijakan dari pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap lahir rekomendasi strategis untuk pendanaan. Mereka mengharapkan kemudahan akses bantuan APBN serta standardisasi insentif pengelola aset.