RRI.CO.ID, Kuningan - Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal itu termasuk melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan konsolidasi antara DPP Apdesi Pusat dan DPC Apdesi Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu berlangsung pada Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di daerah tidak lepas dari harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. “Pembangunan akan berjalan optimal jika ada kerja sama yang kuat di semua lini pemerintahan,” ujar Tuti.

Dalam kesempatan itu, Tuti juga menyoroti pentingnya percepatan program PTSL sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan seluruh bidang tanah dapat terdata secara digital guna menghindari potensi sengketa.

Berdasarkan data sementara, capaian program PTSL di Kabupaten Kuningan saat ini berada di kisaran 60 persen dari target sekitar 35.000 bidang tanah. Data tersebut menunjukkan progres yang terus berjalan dalam pelaksanaan program.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat atas dukungan dalam pelaksanaan program tersebut. Dukungan itu dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target.

Selain itu, Tuti menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyebut masih ditemukan ketidaksesuaian data, seperti lahan yang telah berdiri bangunan namun masih tercatat sebagai tanah kosong.

“Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam validasi data. Ini penting untuk mendukung peningkatan PAD,” katanya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung program strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.