RRI.CO.ID, Cirebon – Arah kebijakan Kabupaten Cirebon 2027 mulai disusun melalui pembahasan APBD serta regulasi investasi dan cagar budaya. Tiga agenda tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon di Ruang Rapat Abhimata, Senin, 14 September 2026.
Rapat tersebut memuat Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2027. Selain itu, DPRD menyampaikan Hantaran Pemrakarsa terhadap dua Raperda inisiatif mengenai investasi dan cagar budaya.
Dua Raperda inisiatif tersebut mengatur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pembahasan keduanya menjadi bagian dari upaya menyiapkan regulasi yang mendukung pembangunan sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah.
Bupati Cirebon, Imron, mengatakan penyusunan kebijakan daerah membutuhkan kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kesepakatan ini merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas,” katanya dalam keterangan rilis pada Selasa, 15 September 2026.
Pembahasan APBD 2027 menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD menentukan prioritas pembangunan untuk tahun berikutnya. Sementara Raperda investasi diharapkan dapat memperkuat kemudahan penanaman modal dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik.
Di sisi lain, Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya Kabupaten Cirebon. Imron menegaskan kebijakan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi pemanfaatan dengan baik anggaran yang tersedia, harus benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi langkah awal menyusun kebijakan anggaran dan regulasi Kabupaten Cirebon untuk tahun mendatang. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan menjaga sinergi agar pembangunan, investasi, pelayanan publik, serta pelestarian budaya dapat berjalan beriringan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....