Fraksi Golkar DPRD Indramayu Soroti Kinerja Lucky Hakim

Pandangan umum fraksi dibacakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak. Ia menilai LKPJ merupakan gambaran capaian sekaligus kondisi riil selama satu tahun kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin.

“Pandangan umum ini merupakan respon atas LKPJ Tahun 2025 yang telah disampaikan. Kami mengkaji secara komprehensif dan bertanggung jawab,” ujar Abdul Rojak.

Ia menegaskan Fraksi Golkar berkomitmen bersikap objektif dalam mengawal pemerintahan. Sikap tersebut mencakup dukungan sekaligus kritik yang konstruktif.

“Golkar tetap objektif membersamai kepemimpinan Bupati, terlepas dari posisi politik. Kami ingin pembangunan daerah berjalan lebih baik,” katanya.

Fraksi Golkar mempertanyakan capaian kinerja dalam LKPJ, terutama realisasi program yang melebihi 100 persen. Hal ini dinilai perlu penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Dalam laporan disebutkan beberapa program melampaui target. Di antaranya pembangunan 117,78 persen, kesehatan dan ketenteraman 118,9 persen, serta kesejahteraan 124,15 persen.

“Mohon penjelasan rinci terkait capaian tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Hal ini penting untuk transparansi kepada publik,” ucapnya menegaskan.

Selain itu, Abdul Rojak menyoroti kondisi riil di lapangan yang dinilai belum ideal. Ia menyebut Indramayu masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indramayu masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyinggung persoalan klasik seperti sampah, jalan rusak, dan pelayanan publik. Menurutnya, persoalan tersebut masih dirasakan masyarakat sehari-hari.

“Masalah sampah dan jalan berlubang masih banyak ditemukan. Ini persoalan nyata yang harus segera ditangani,” kata Abdul Rojak.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya optimalisasi peran perangkat daerah. Dinas hingga tingkat kecamatan diminta bekerja bersama mengatasi persoalan.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu kerja sama dan gotong royong,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya konsistensi antara pernyataan dan tindakan pemerintah. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan benar-benar dijalankan.

“‘Kabura maqtan ‘indallahi an taqulu ma la taf’alun’, sangat besar kemurkaan Allah bagi yang tidak menepati ucapannya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua,” ucapnya.

Fraksi Golkar juga menyinggung dugaan peristiwa yang mencederai kepercayaan publik. Peristiwa tersebut terkait penanganan barang terlarang yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Hal seperti ini tentu menyakiti masyarakat, apalagi terjadi di bulan Ramadan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar menyoroti kinerja BUMD, khususnya Perumdam Tirta Darma Ayu. Keluhan masyarakat terkait pelayanan air masih menjadi perhatian.

“Pelayanan yang dikeluhkan masyarakat belum menunjukkan perbaikan. Kami mendorong DPRD membentuk panitia khusus untuk mendalami tata kelolanya,” kata Abdul Rojak.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memilih pejabat. Menurutnya, seluruh kebijakan bermuara pada kepala daerah.

“Bupati harus cermat dalam memilih orang. Semua kebijakan pada akhirnya menjadi tanggung jawab pimpinan,” ujarnya.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi. Hal ini penting untuk perbaikan pembangunan ke depan.

“Kita perlu bermunajat dan introspeksi agar ke depan lebih baik. Semua ini adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya mengakhiri.