KBRN, Kuningan : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah anggota DPRD yang dinilai lebih sibuk mengurus bisnis kuliner ketimbang menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.

Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman atau yang akrab disapa Asep Papay, menilai fenomena munculnya “Dapur Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang dikelola oleh sebagian anggota dewan berpotensi menggeser prioritas utama mereka.

“Mandat anggota DPRD itu jelas: menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Bukan malah sibuk memoles dapur usaha pribadi,” tegas Asep Papay, Sabtu (30/8/2025).

Ia menegaskan, PSI tidak menolak jika anggota dewan berwirausaha. Namun, menurutnya, bisnis tidak boleh mengorbankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang seharusnya dijalankan secara maksimal.

“Kami tidak anti anggota dewan berwirausaha, tetapi jangan sampai aktivitas bisnis membuat mereka lalai terhadap fungsi utama. Saat rakyat menunggu solusi atas berbagai masalah, jangan sampai dewan justru sibuk urus branding usaha mereka,” ujarnya.

PSI menilai kondisi ini ironis, mengingat banyak persoalan mendesak di Kuningan yang menuntut perhatian serius, mulai dari tata kelola BUMD, peningkatan kualitas layanan publik, hingga transparansi penggunaan anggaran.

“Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya jadi stempel, sementara energi mereka habis untuk urusan pribadi. Kami dorong semua anggota dewan untuk kembali fokus pada kerja-kerja substantif,” tambah Asep Papay.

PSI Kuningan pun menyerukan agar DPRD memperkuat kinerja melalui rapat yang produktif, pengawasan yang tajam, serta keterlibatan aktif dalam mendorong kebijakan pro-rakyat.