KBRN, Kuningan: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025, diwarnai kritik tajam dari Fraksi Partai Gerindra terhadap sejumlah isu strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum resmi itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sri Laelasari, secara khusus menyoroti mandeknya proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) dan kejelasan dana Program Rebana yang dijanjikan untuk Kuningan.

"Fraksi Gerindra menilai pengelolaan aset daerah, khususnya pembelian tanah untuk proyek JLTS, masih belum optimal. Kami mempertanyakan bagaimana kelanjutan proyek ini termasuk masterplan dan langkah strategis pemerintah daerah dalam menindaklanjutinya," kata Sri.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan kepastian alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar yang disebut-sebut akan digelontorkan melalui Program Pengembangan Kawasan Cirebon Patimban Kertajati (Rebana). Dana tersebut dijanjikan mengalir ke Kabupaten Kuningan pada tahun 2025.

“Kami perlu mendapat konfirmasi kembali, apakah anggaran sebesar Rp 25 miliar itu sudah masuk dalam APBD induk, baru akan masuk dalam APBD Perubahan, atau justru terjadi perubahan kebijakan di tengah jalan?” ujar Sri.

Kendati menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi Gerindra tetap memberikan apresiasi atas upaya Bupati Kuningan dan jajaran dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan 2025. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan dokumen anggaran karena APBD merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Sri, perubahan APBD tahun ini banyak dipengaruhi oleh revisi target kinerja keuangan, sinkronisasi program kerja, dan penyesuaian belanja daerah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong agar pembahasan perubahan anggaran dilakukan lebih intensif dan mendalam.

"Pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus saling bergandengan tangan menghadapi tantangan yang ada," ujarnya.

Fraksi Gerindra berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 dapat menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan daerah dan menciptakan politik anggaran yang sehat.