RRI.CO.ID, Kuningan– Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan Kunci Bersama ditetapkan sebagai Desk Investasi Nasional guna mempercepat pemerataan investasi di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Usulan tersebut disampaikan Dian yang juga menjabat Ketua Sekretariat Kunci Bersama dalam Kunci Bersama Summit 2026 di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

Menurut Dian, kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sebagai halaman belakang pembangunan, melainkan harus menjadi kawasan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kunci Bersama lahir dari keyakinan bahwa batas administrasi tidak boleh menjadi penghalang kolaborasi maupun kemajuan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan kawasan yang dihuni hampir 14 juta penduduk itu memiliki potensi besar di sektor pertanian modern, agribisnis, kelautan dan perikanan, peternakan, industri manufaktur, pariwisata, sport tourism, hingga perdagangan karbon.

Dian menegaskan investasi bukan sekadar masuknya modal, tetapi juga bentuk kepercayaan terhadap daerah."Kepercayaan lahir ketika pemerintah mampu menghadirkan kepastian, kemudahan, dan keberpihakan terhadap pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah mendukung penguatan kawasan Kunci Bersama sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

"Kita harus melihat pembangunan daerah dalam gambaran besar pembangunan nasional. Sinergi menjadi kunci agar pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat," ucap AHY.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Edy Junaedi mengungkapkan realisasi investasi di 10 daerah anggota Kunci Bersama telah mencapai Rp42,63 triliun sejak Triwulan I 2024 hingga Triwulan II 2026.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Kunci Bersama Summit 2026 sebagai komitmen memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan investor dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.