RRI CO.ID, Majalengka - Pemerintah Kabupaten Majalengka memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menembus Rp3,215 triliun. Jumlah tersebut melonjak lebih dari Rp300 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp2,98 triliun.

Kenaikan ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal optimisme fiskal yang diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Yayan Sumantri, menjelaskan bahwa proyeksi tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang telah disampaikan kepada DPRD.

Menurut Yayan, lonjakan APBD tersebut ditopang oleh sejumlah komponen strategis, salah satunya peningkatan dana transfer. Selain itu, lonjakan ini juga didukung pemanfaatan dana cadangan investasi sebesar Rp176 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk penyertaan modal ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Selain itu, penguatan anggaran juga diproyeksikan datang dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta potensi kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Harapannya DAK meningkat, karena sektor yang didanai seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat krusial bagi pembangunan daerah," ujar Yayan.

Sebagai pembanding, pada tahun 2026 APBD Majalengka ditetapkan sebesar Rp2,98 triliun dengan pendapatan daerah Rp2,97 triliun dan belanja Rp2,98 triliun. Defisit sebesar Rp15 miliar saat itu masih dapat ditutup melalui surplus pembiayaan neto.

Memasuki 2027, dari total proyeksi pendapatan Rp3,215 triliun, pemerintah daerah merancang alokasi belanja sebesar Rp3,205 triliun. Fokus utamanya adalah memenuhi belanja wajib, memperkuat layanan publik, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menekankan pentingnya percepatan pembahasan KUA-PPAS agar siklus anggaran berjalan tepat waktu. Ia berharap kesepakatan dapat dicapai paling lambat pada minggu kedua Agustus, sehingga pengesahan APBD tidak molor hingga akhir tahun.

"Kami berharap pembahasan dapat disepakati tepat waktu agar pada Januari anggaran sudah bisa langsung dieksekusi," kata Bupati Eman Suherman menegaskan.

Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp733,048 miliar, sementara dana transfer diproyeksikan sebesar Rp2,326 triliun. Struktur ini menunjukkan ketergantungan yang masih signifikan terhadap transfer pusat, namun tetap diimbangi dengan upaya optimalisasi PAD.

Lebih jauh, Eman menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2027 tetap berpijak pada keseimbangan anggaran dan kualitas pelayanan publik. Sektor pendidikan bahkan menjadi prioritas utama dengan alokasi mencapai 32,24 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan minimal nasional sebesar 20 persen.

"APBD ini sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, keseimbangan fiskal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan,"ujarnya menutup.