RRI.CO.ID, Kuningan - Kontras kondisi ekonomi terjadi di Kabupaten Kuningan pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah. Di satu sisi, pemerintah daerah menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain pedagang pasar tradisional justru merasakan penurunan daya beli masyarakat.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dalam sambutannya saat Salat Id di Masjid Syiarul Islam menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kuningan pada tahun 2025 mencapai 6,98 persen. Angka tersebut disebut sebagai capaian tertinggi di wilayah Jawa Barat bagian timur.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2025 mencapai 6,98 persen,” ujarnya.

Namun kondisi berbeda dirasakan para pedagang di pasar tradisional. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kepuh Kabupaten Kuningan, Andi Akbar, menyebut aktivitas perdagangan menjelang Lebaran tahun ini tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Data makro boleh saja melesat, tapi fakta di pasar rakyat bicara lain. Masyarakat sekarang hanya sanggup membeli kebutuhan pokok seperti beras dan daging. Untuk barang sekunder seperti pakaian, kue kering, atau parsel, penjualannya jauh dari kata meningkat,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum merata dan lebih banyak terjadi di sektor tertentu. Ia menilai sektor perdagangan rakyat belum sepenuhnya merasakan dampak dari pertumbuhan tersebut.

“Masyarakat kini terlihat jauh lebih selektif dan memprioritaskan kebutuhan utama dibandingkan kebutuhan gaya hidup Lebaran,” ujarnya.

Dampak dari lesunya daya beli juga mulai dirasakan pada sektor ketenagakerjaan di lingkungan pasar. Sejumlah pedagang, kata Andi, terpaksa mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional.

“Banyak pemilik kios kini memilih menjaga lapaknya sendiri sebagai langkah efisiensi di tengah pemasukan yang menurun,” ucap Andi, pada Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menambahkan, kondisi ini menjadi sinyal bahwa sektor ekonomi kerakyatan masih menghadapi tekanan. Padahal, pasar tradisional memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat kecil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mereka menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi dengan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di tingkat bawah.