Majalengka Kembali Raih WTP ke-12, Siapkan Program Quick Wins 2026

RRI.CO.ID, Majalengka - Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M. dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka dalam rangka Hari Jadi Majalengka ke-186 tahun 2026 di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Rabu, 11 Februari 2026.

Selain capaian WTP, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Majalengka meningkat dengan indeks 3,91 dan predikat sangat baik. Nilai indeks pelayanan publik juga mencapai 4,65 dengan kategori A secara nasional.

“Kami kembali meraih opini WTP ke-12 sebagai bukti komitmen tata kelola keuangan pemerintah daerah.” ujar Bupati Majalengka. Pemerintah daerah menegaskan reformasi birokrasi terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka meningkat menjadi 72,37 poin dari sebelumnya 71,31 poin pada 2024. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga berhasil meraih 19 penghargaan dari berbagai lembaga. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan.

Menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program Quick Wins. Program tersebut di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, SPBU Mini (Solidaritas pada Buruh untuk Memiliki Hunian), serta Program SAREBU (Sakola Bareng Ibu-ibu).

“Selanjutnya, sebagai upaya kami untuk terus berbenah dan melangkah lebih maju, kami mohon perkenan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Ketua DPR RI kiranya berkenan memberikan arahan dan petunjuknya.” ujar Bupati Majalengka. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pembangunan ke depan.

Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan.