RRI. CO.ID , Kuningan – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mulai memperkuat koordinasi kebijakan di wilayah kerjanya dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Kuningan, Rabu 4 Februari 2026.

Wihujeng menjelaskan pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi awal BI Cirebon dalam mendorong sinergi pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah.

Menurutnya kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Menurut dia, pendekatan berbasis sinergi pusat-daerah diperlukan agar program pengendalian inflasi berjalan efektif.

“Hari ini sebenarnya agenda silaturahmi karena saya kebetulan baru menjabat sebagai Kepala BI Cirebon,” kata dia. 

Dalam diskusi tersebut, isu inflasi pangan menjadi perhatian utama. BI memandang ketahanan pangan daerah, khususnya komoditas padi, memiliki korelasi kuat terhadap stabilitas harga. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai strategis dalam kerangka pengendalian inflasi jangka menengah.

“Kita membahas terkait agenda untuk sinergi program, terutama yang kaitannya dengan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan digitalisasi untuk sistem pembayaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kuningan yang dinilai cukup solid dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Secara struktural, Kuningan disebut memiliki posisi penting sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat.

“Kuningan ini banyak sektor-sektor pertanian yang menjadi pendukung untuk ketersediaan pasokan pangan, baik di Kuningan sendiri maupun di Jawa Barat secara keseluruhan,” kata Wihujeng.

Di luar sektor pangan, BI Cirebon turut mendorong akselerasi digitalisasi transaksi di sektor pariwisata dan UMKM. Momentum Ramadan dipandang sebagai periode strategis untuk memperluas adopsi pembayaran non-tunai, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi musiman.

“Sektor pariwisata dan UMKM pasti ada program-program yang akan dikembangkan berdampingan dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan,” tuturnya.

Terkait perkembangan harga, BI mencatat kondisi relatif terkendali. Meski Kuningan tidak termasuk kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), pemantauan komoditas utama menunjukkan stabilitas harga yang sejalan dengan sasaran inflasi nasional.

“Alhamdulillah secara perkembangan harga masih stabil, jadi masih sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan (nasional) di 2,5 persen plus minus 1 persen,” ucapnya.

BI memandang stabilitas harga di daerah menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.