RRI.CO.ID , Kuningan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon berkomitmen mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, usai memfasilitasi audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Selasa, 27 Januari 2026.

“Hari ini kami dari Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi kegiatan audiensi dengan seluruh Lembaga Jasa Keuangan di Kabupaten Kuningan, bertemu Pak Bupati dan jajaran dalam konteks untuk membantu bagaimana mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan juga kredit modal kerja,” ujarnya.

Menurutnya, ketergantungan Kabupaten Kuningan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Dari total APBD, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 15 persen.

“Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa PAD Kabupaten Kuningan masih didominasi dari sektor pajak, dan dari APBD se-Kabupaten Kuningan itu baru 15 persennya PAD. Sisanya masih dana transfer dari pusat ke daerah,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, OJK menilai penguatan UMKM menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika UMKM bergerak aktif, sektor ini diyakini mampu menjadi penopang utama perekonomian Kuningan.

“Kalau UMKM bergerak sebagai penopang terbesar pertumbuhan ekonomi, maka dari sisi OJK dan Lembaga Jasa Keuangan akan kami bukakan akses permodalan yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Agus menegaskan, OJK bersama seluruh LJK telah berkomitmen mendukung program Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan penyaluran KUR dan kredit modal kerja pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami berkomitmen mendukung program Pak Bupati. Lembaga Jasa Keuangan juga kami minta komitmennya agar pertumbuhan kredit modal kerja dan KUR harus meningkat dibandingkan tahun 2025,” ujarnya menegaskan.

Menanggapi keluhan pelaku UMKM terkait sulitnya akses perbankan, Agus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pinjaman ilegal.

“Bagi UMKM yang belum pernah mengajukan kredit modal kerja, waspadai pinjaman online atau pinjol. Bunganya sangat tinggi, dan yang ilegal itu penagihannya sering tidak manusiawi,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses lembaga keuangan nonformal seperti bank emok. Menurutnya, kendala akses perbankan kerap disebabkan oleh catatan negatif pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), namun hal tersebut bukan satu-satunya indikator penilaian kredit.

“SLIK itu bukan satu-satunya alat atau parameter seseorang bisa mendapatkan kredit,” kata Agus.

Sebagai solusi, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, yang mendorong adanya relaksasi pembiayaan oleh LJK.

“Kami berharap kebijakan ini diterapkan sampai tingkat daerah. Beberapa bank sudah melakukan relaksasi, salah satunya BRI, dan mudah-mudahan disusul Lembaga Jasa Keuangan lainnya,” ujarnya.

Terkait kondisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kuningan, Agus memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat dan tidak berada dalam pengawasan khusus.

“BPR di Kabupaten Kuningan semuanya masih sehat, baik dari sisi likuiditas maupun rasio permodalan. Modal inti mereka sudah di atas Rp6 miliar dan rasio CAR di atas 12 persen,” ucapnya.

OJK juga menegaskan bahwa penyaluran KUR diprioritaskan bagi UMKM yang telah menjalankan usaha minimal enam bulan sesuai ketentuan pemerintah.

“KUR itu diperuntukkan bagi UMKM yang benar-benar ingin mengembangkan usaha. Syaratnya, usaha minimal sudah berjalan enam bulan,” katanya.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan Pemkab Kuningan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta aktif turun langsung ke masyarakat.

“Kami tidak ingin menunggu bola. Sosialisasi dan edukasi harus semakin gencar agar masyarakat tahu cara mengakses KUR dan merasakan manfaatnya,” ujar Agus mengakhiri.