Seleksi Figur Ketua, DPC Gerindra Kuningan Menunggu Titah DPP

RRI.CO.ID, Kuningan - Pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan bukan perkara yang akan diputuskan melalui pertarungan suara di tingkat cabang. Kendali penentuan figur berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sehingga arah kepemimpinan Gerindra Kuningan pada periode berikutnya bergantung pada keputusan elite partai di tingkat pusat.

Mekanisme tersebut sekaligus membuat dinamika internal Gerindra Kuningan tidak berhenti pada siapa yang memiliki dukungan di tingkat daerah. Rekam jejak, loyalitas, daya elektoral hingga kontribusi kader menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan figur yang akan menerima mandat.

Korps Gerindra Masa Depan (GMD), Bambang Harimurti mengatakan penetapan Ketua DPC merupakan kewenangan DPP. Gerindra, kata dia, tidak menggunakan Musyawarah Cabang (Muscab) atau Musyawarah Daerah (Musda) sebagai forum pemilihan ketua.

"Gerindra adalah partai komando. Siapa pun nanti yang ditunjuk oleh DPP sebagai Ketua DPC, siap atau belum siap, wajib siap mengemban amanah tersebut," ujar Bambang, Selasa, 29 Maret 2026.

Menurut dia, model organisasi tersebut membuat keputusan mengenai kepemimpinan di daerah berada dalam garis komando partai. Karena itu, kader yang mendapat mandat tidak memiliki ruang untuk menawar keputusan DPP.

Di sisi lain, penunjukan langsung tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah politik Gerindra Kuningan. Ketua DPC bukan sekadar posisi struktural, tetapi menjadi salah satu simpul utama yang akan menggerakkan mesin partai, mengonsolidasikan kader, sekaligus membangun basis politik di daerah.

Bambang menyebut terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam proses penentuan figur. Di antaranya loyalitas terhadap partai, daya elektoral, integritas personal dan kontribusi nyata dalam membesarkan Gerindra.

"Yang menjadi pertimbangan bukan hanya jabatan, tetapi bagaimana loyalitasnya, bagaimana penerimaannya di masyarakat, integritasnya dan apa yang sudah dikerjakan untuk partai," katanya.

Kriteria tersebut membuat rekam jejak politik kader menjadi faktor penting. Figur yang nantinya ditunjuk DPP dituntut tidak hanya mampu mengelola struktur organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan politik dengan masyarakat.

Bambang mengatakan orientasi kerja partai ke depan harus lebih banyak menyentuh akar rumput. Ia mengingatkan kader agar tidak menjadikan aktivitas politik sekadar panggung pencitraan, melainkan membangun basis dukungan melalui kerja yang dapat dirasakan masyarakat.

"Jangan hanya membangun pencitraan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan bagaimana partai hadir di tengah masyarakat," ujarnya.

Arah tersebut, kata Bambang, merupakan bagian dari garis politik Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto. Kader di daerah diminta menerjemahkan kepentingan kerakyatan dalam kerja organisasi dan politik sehari-hari.

Dengan kewenangan penunjukan berada di tangan DPP, konstelasi menuju kepemimpinan baru Gerindra Kuningan kini menjadi bagian dari kalkulasi pusat. Daerah menunggu keputusan, sementara kualitas rekam jejak dan kemampuan politik para kader menjadi bagian dari pertimbangan sebelum mandat itu dijatuhkan.

Keputusan DPP nantinya tidak hanya menentukan sosok Ketua DPC, tetapi juga membentuk wajah konsolidasi Gerindra Kuningan. Hal ini sekaligus akan memetakan arah strategi politik partai tersebut ke depan.