RRI.CO.ID, Cirebon – Program pembangunan jaringan gas (Jargas) di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri kreatif dan kuliner. Namun, penyalurannya dinilai harus dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat produktif.

Pengamat Ekonomi, Dr. Toto Sukarnoto, M.E mengatakan pemerintah daerah perlu memetakan penerima manfaat jaringan gas secara cermat. Menurutnya, rencana penyediaan lebih dari 40 ribu sambungan jaringan gas harus diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan untuk kegiatan produktif.

"Pemerintah seharusnya bisa memetakan. Ini juga harus tepat sasaran. Jangan sampai nanti jaringan gas ini menyasar tempat-tempat yang justru tidak merangsang sektor produktif. Kalau bisa untuk rumah tangga ataupun produksi seharusnya ada alokasi, khususnya untuk komunitas ataupun kawasan industri," kata Dr. Toto kepada RRI, Selasa, 21 Juli 2026.

Baca juga: Pengamat Sebut Jargas Jadi Solusi Hemat dan Aman bagi UMKM

Baca juga: Jargas Dinilai Mampu Tekan Biaya Operasional UMKM

Ia menilai kawasan industri kecil di Kabupaten Cirebon layak menjadi prioritas penerima jaringan gas. Sentra industri makanan, tahu, tempe, hingga usaha kuliner dinilai akan memperoleh manfaat besar melalui penurunan biaya produksi.

Menurut Dr. Toto, pemerintah perlu memberikan porsi khusus bagi pelaku UMKM dibandingkan kawasan perumahan yang tidak memiliki aktivitas produktif. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing usaha lokal.

"Jangan semua ke rumah tangga, apalagi mohon maaf jangan sampai alokasi gas itu hanya untuk perumahan-perumahan elit. Selama ini yang ketergantungan dengan LPG subsidi masyarakat kecil, para pedagang kecil. Apalagi Cirebon ada kampung-kampung industri kecil, itu yang harus kita prioritaskan," ujarnya.

Baca juga: Pemanfaatan Jargas Dinilai Bantu Penghematan Subsidi Energi Nasional

Baca juga: Pengamat Ekonomi Dorong Pemerintah Prioritaskan Jaringan Gas Bumi untuk UMKM

Selain penyaluran yang tepat sasaran, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai distribusi sambungan jaringan gas. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dr. Toto berharap pemerintah menyampaikan secara terbuka pembagian lebih dari 40 ribu sambungan jaringan gas berdasarkan klaster penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan yang adil dan transparan akan memastikan masyarakat kecil serta pelaku UMKM memperoleh manfaat yang lebih besar dari program jaringan gas bumi.