RRI.CO.ID, Kuningan - Transformasi digital di sektor pelayanan publik terus dipercepat Pemerintah Kabupaten Kuningan. Salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mengadopsi aplikasi pemantauan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Langkah ini menjadikan Kuningan sebagai daerah pertama yang mengintegrasikan sistem digital tersebut untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran.

Inisiatif ini digagas langsung oleh Sekretaris Daerah Kuningan, U Kusmana, setelah melihat kesiapan digital Pemkab Sumedang dalam Rapat Koordinasi MBG se-Jawa Barat. Saat itu, sistem pemantauan berbasis aplikasi yang dimiliki Sumedang dinilai mampu memberikan kontrol data secara real-time terhadap program gizi anak.

Berangkat dari hal tersebut, U Kusmana segera mengajukan penerapan sistem serupa di Kuningan. Setelah mendapat persetujuan pimpinan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kuningan langsung bergerak menjalin kerja sama teknis. Saat ini, proses kerja sama antar daerah tersebut tengah memasuki tahap finalisasi.

“Ini bukan sekadar mengikuti tren digital, tapi bagian dari upaya membangun tata kelola program yang transparan dan akuntabel,” ujar U Kusmana kepada RRI Cirebon, Rabu, 1 April 2026.

Melalui aplikasi ini, seluruh data program MBG akan terintegrasi dalam satu sistem. Mulai dari data penerima manfaat, titik lokasi dapur layanan, hingga jadwal menu harian dan mingguan, semuanya dapat dipantau secara terbuka oleh publik maupun pemangku kepentingan.

Sebanyak 148 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kuningan nantinya akan terhubung dalam sistem tersebut, sehingga pengawasan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan berbasis data digital yang akurat dan terbarukan.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kuningan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung program nasional penanganan stunting.

Dengan langkah ini, Kuningan tidak hanya mempercepat pelayanan publik berbasis teknologi, tetapi juga menegaskan arah kebijakan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, modern, dan berbasis data.