BBPKA-PDN I Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I & II Tahun 2026

RRI.CO.ID,Baso - Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I (BBPKA-PDN I) resmi menyelenggarakan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (17/4) pukul 08.00–09.30 WIB di Aula Proklamasi BBPKA-PDN I.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya pejabat administrator yang memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pimpinan dengan implementasi teknis di lapangan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara klasikal dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 17 April hingga 5 Mei 2026, sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juli 2026.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi asal peserta, di antaranya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Barat, Universitas Riau, serta sejumlah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan Riau, seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, hingga Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, dan Pekanbaru.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, BBPKA-PDN I, II, dan III, BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, praktisi dan pakar pemerintahan, serta unsur Kodam I/Bukit Barisan (Tuanku Imam Bonjol).

Sebanyak 83 peserta mengikuti pelatihan ini yang terbagi ke dalam dua angkatan. Mereka berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, di antaranya dari Kabupaten Deli Serdang, Kampar, Siak, hingga Kota Pariaman dan Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Kepala BBPKA-PDN I, Sarjayadi, S.S., M.A.P., menegaskan pentingnya peran pejabat administrator dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Jabatan administrator memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan yang kuat menjadi kebutuhan utama,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, yang menekankan penguatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan kinerja.

Lebih lanjut, Sarjayadi menekankan bahwa substansi utama pelatihan ini terletak pada penguatan kepemimpinan kinerja, termasuk kemampuan merencanakan, mengoordinasikan, serta mengendalikan program secara terukur. Selain itu, peserta juga didorong untuk mampu menginisiasi aksi perubahan di unit kerja masing-masing sebagai bentuk nyata kepemimpinan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola program kerja, memperkuat koordinasi tim, menghadirkan inovasi yang berdampak, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Sarjayadi mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai ruang pembelajaran aktif, tidak hanya dalam menerima materi, tetapi juga dalam berbagi pengalaman dan berdiskusi.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.